“Jadi konteksnya bukan menolak tapi konteksnya perbaiki bersama-sama. Karena secara konstitusi DPT adalah cermin hak rakyat yang berdaulat untuk pemilih dijamin undang-undang,” imbuhnya.
Hasto menduga, DPT ganda terjadi karena ada upaya manipulatif pada Pemilu tahun 2009 lalu demi kepentingan tertentu. Karena itu, yang menemukan DPT ganda, agar melaporkan ke KPU untuk diperbaiki.
“Ya, dilaporkan langsung ke KPU saja. Kami juga mencermati tersebut. Karena misalnya dari keluarga saya sendiri, dulu Pilgub ikut memilih. Tiba-tiba kemarin tidak bisa memilih,” pungkasnya.
Selain itu, dirinya juga melempar temuan data pemilih ganda itu sisaan Pemilu 2009. “Ketika Pemilu 2004 adalah Pemilu yang demokratis, bahkan yang paling demokratis setelah Pemilu 1995.
Karena saat itu (Pemilu 2004) ada mekanisme pemuktahiran data pemilih. Saat itu penduduk diberikan stiker, pendataan yang berkelanjutan, kemudian sistem IT kita, anak-anak bangsa menampilkan sangat baik sampai ke TPS,” ulas Hasto
Situasi ini menurut dia, berbanding terbalik dengan DPS Pemilu 2009, yang mana dimanipulasi oleh pihak tertentu demi melanggengkan kekuasaannya. “Pemilu 2009 adalah titik balik dari Demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat,” tudingnya.
