Saat itu, kata dia, PDIP melihat ada kejanggalan mendorong dibentuk panitia angket di DPR. “Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan,”jelasnya.
Ia memastikan pemerintahan Jokowi tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Justru, klaim dia, pemerintahan Jokowi sangat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi di negeri ini.
“Sehingga DPT bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi konsen kami. Bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional,” pungkasnya.
(wid)
