Pasalnya warga menduga, telah terjadi pemotongan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tanjugsari. “Sebab saat dirinci oleh warga banyak yang tidak sesuai dengan pembangunan. Jika tidak percaya, silahkan dicek oleh pihak terkait untuk melihat kebenarnya,” tandasnya.
Pihaknya sangat menyesalkan dengan sikap dan pelayanan pemerintah desa yang dinilai tidak transparan dan mengarah kepada indikasi penggelembungan anggaran hingga laporan fiktif.
“Contohnya saja, untuk pembangunan jembatan di Kedusunan Cidahu bahwa dana yang tersedia dalam anggaran untuk pembangunannya sebesar Rp20.300.000. Namun kenapa setelah dirinci, biaya yang digunakan hanya Rp9.300.000. Jadi sisa uangnya ini kemana,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tannjungsari, Dillah Hablillah mengaku sangat menyesalkan dengak sikap warganya yang telah mempertanyakan anggaran pembangunan kedua proyek tersebut. Sebab ia menilai, jika ada persolan apapun terkait kinerja pemerintah desa bisa disampaikan secara santun.
“Bukan seperti kemarin, mereka datang ke kantor desa berbondong-bondong dan mempertanyakan anggaran DD untuk pembagunan proyek rabat beton dan pembangunan jembatan. Saya berharap kedepannya jika ada lagi persoalan seperti ini, datang saja ke kantor desa melalui perwakilan dari tokoh masyarakat. Sehingga ketika kita melakukan musyawarah pasti akan cepat menyelesaikan masalahnya,” ujarnya.
Ia menilai, aksi warga Desa Tanjungsari yang datang ke kantor desa dengan dalih mempertanyakan transparansi DD dalam pembangunan kedua proyek tersebut, diduga ada unsur politik dari lawan-lawannya yang tidak ingin ia mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa yang akan digelar serentak pada 2019 mendatang.
“Setahun lagi kan mau Pilkades, jadi bisa saja memontum seperti ini dimanfaatkan. Intinya, saya akan terima semua masukan dan kritikan warga jika memang dasarnya jelas untuk kepentingan dan kemajunan pembangunan desa. Untuk itu, jabatan Ketua TPK Desa Tanjungsari sudah kami ganti sesuai dengan keingan warga,” pungkasnya. (cr13/t)
