CIKOLE, RADARSUKABUMI.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik itu tingkat SMP dan SMA atau sederajat memang menjadi permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Seperti halnya di Kota Sukabumi, banyak pro dan kontra mengenai PPBD ini.
Salah seorang tokoh masyarakat, TendyLukmana Hakkim mengatakan, persoalan permasalahan PPBD di Kota Sukabumi disebabkan oleh beberapa faktor. Satu diantaranya jumlah lulusan tidak sebanding dengan daya tampung sekolah, sehingga mengakibatkan penumpukan pendaftaran di salah satu sekolah. “Jumlah lulusan SD lebih banyak dari daya tampung di SMP dan MTs dan lulusan SMP dan MTs juga tidak sebanding dengan daya tampung SMK dan SMA sehingga ada sekolah tertentu yang menjadi rebutan oleh pendaftar,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Sukabumi, kemarin (8/7).
Tak hanya itu, ungkapTendy, adanya istilah sekolah favorit pun menjadi permasalahannya. Sehingga sekolah favorit ini banyak diminati oleh masyarakat sementara daya tampung sekolah sangat terbatas. “Munculnya sekolah Favorit karena ada anggapan bahwa sekolah tersebut lebih berkualitas dari sekolah lain. Ini mengundang minat orang tua untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut,” ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah harus bisa mengatasi persoalan tersebut. Solusinya antara lain, membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon siswa untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan. Apalagi, adanya klasifikasi dan zonasi sangat menutup kesempatan bagi siswa yang tidak masuk dalam kategori yang ditentukan. “Siswa yang nilainya kurang akhirnya tersingkirkan dan masuk sekolah swasta. Mending kalau dari keluarga mampu ekonomi, kalau tidak, maka akan memberatkan karena biasanya sekolah swasta yang bagus itu biaya sekolahnya lebih mahal,” jelasnya.
Sementara sistem zonasi, juga memiliki kekurangan. Sebab, calon siswa yang berdomisili jauh dari sekolah akan dirugikan sedangkan yang dekat akan diuntungkan. “Sistem nilai juga kurang adil juga, anak yang nilainya tinggi akan lebih diuntungkan dan yang kurang akan dirugikan. Padahal, siswa yang nilainya rendah bisa berprestasi di bidang lain,” kritiknya.
Untuk mendapatkan pendidikan yang baik sambung dia, merupakan hak bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial. Untuk itu, Tendy menyarankan agar sekolah memberikan kesempatan yang sama kepada calon siswa untuk diterima di sekolah yang diinginkan. “Lulusan SD bisa secara otomatis masuk ke sekolah yang diinginkan begitu juga lulusan SMP bisa melanjutkan ke SMA atau SMK yang diinginkan,” tandasnya.
Untuk pemerataan, Tendy mengusulkan agar pemerintah menetapkan biaya yang sama di semua sekolah. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang sama bagi anak yang dari keluarga mampu maupun tidak mampu. “Jadi, sama rata, sekolah negeri dan swasta memiliki kesempatan yang sama menerima siswa,” pungkasnya.
(bal)
