CIKEMBAR — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi, mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat untuk menyamakan data pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) dengan tahap satu. Pasalnya, data penyaluran bantuan di tahap dua tidak sesuai dengan data penyaluran bantuan sebelumnya.
Dari pantaun Radar Sukabumi, sekira pukul 13.00 WIB, sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Apdesi menggelar audensi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Audensi ini langsung dihadiri Dinsos Kabupaten Sukabumi, Dinsos Jabar, Sekda, Iyos Somantri dan sejumlah personel Polres Sukabumi.
Wakil Ketua Satu Apdesi Kabupaten Sukabumi, Ojang Apandi mengatakan, pendistribusian Bansos Provinsi Jabar tahap dua tersebut tidak sesuai dengan data penyaluran bantuan pada tahap satu. Sehingga hal itu, dapat menjadi polemik di lingkungan masyarakat lantaran jadi banyak yang tidak mendapatkan bantuan.
“Karena itu, saat ini kami mendesak Dinsos untuk menyamakan data penyaluran Bansos tahap dua dengan data penyaluran tahap tahap satu agar tidak timbul protes dari masyarakat,” kata Ojang kepada Radar Sukabumi, kemarin (16/7).
Tidak hanya itu, lanjut Ojang, Apdesi juga meminta agar sebanyak 25 ribu non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa mendapatkan Bansos Provinsi Jabar. “Saat ini kami menekankan data penyaluran bantuan sebanyak 25 ribu non DTKS yang tidak mendapatkan bantuan ditahap ke dua nanti,” ungkapnya.
Adapun hasil audensi tersebut, sambung Ojang, Apdesi sudah mendapatkan titik terang bahwa data jumlah pendistribusian Bansos tahap satu akan kembali di ajukan melalui Dinsos Kabupaten Sukabumi.
“Tadi Dinsos memberikan opsi akan melakukannya dengan cara sapa warga. Namun, kami menolaknya karena cara tersebut tidak efektif. Tadi disepakati kami akan memberikan data tahap satu untuk penyaluran bantuan di tahap ke dua nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin Dinsos Provinsi Jabar, Marwini memaparkan, menyikapi persoalan ini semua pihak harus meningkatkan komunikasi khususnya antara desa dan Dinsos sehingga semua data yang masuk dapat selaras dengan kondisi di lapangan.
“Pak Kades sudah melihat langsung kondisi di lapangan dan kami juga menerima datanya secara valid yang diterima dati Dinsos Kabupaten Sukabumi, Kemendes dan Kemensos,” paparnya.
Menurutnya, Dinsos Provinsi Jabar akan mulai memverifikasi data bantuan yang diajukan dari Apdesi hingga 22 Juli mendatang. “Kami membuka laporan data itu sampai 22 Juli nanti, lalu akan dilakukan pengolahan kembali,” cetusnya seraya meninggalkan sejumlah wartawan.
Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri mengintruksikan Dinsos Kabupaten Sukabumi untuk segera mengusulkan kembali 25 ribu non DTKS yang tidak mendapatkan bantuan di tahap kedua.
“Sudah ada kesepatan bahwa jumlah data 25 ribu non DTKS ini akan kembali diusulkan kepada Dinsos Jabar. Saya tugaskan Dinsos agar diusulkan secepatnya karena data awal sudah ada di Dinsos,” pungkasnya. (bam/d)
