RADAR SUKABUMI – Dalam memutus penyebaran virus corona atau Covid 19, Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se Kabupaten Sukabumi, menggelar diskusi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, di aula Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, (14/4).
Diskusi terbatas yang berlangsung secara protokoler kesehatan ini, untuk membahas kebutuhan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sukabumi ditengah situasi pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19.
Wakil Ketua I Apdesi Kabupaten Sukabumi, Ojang Apandi mengatakan, berdasarkan persoalan dari lapangan dan laporan dari warga serta seluruh kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, mengenai penyebaran virus yang mematikan itu, maka Apdesi Kabupaten Sukabumi mengambil keputusan dan langkah mengenai bagaimana tahapan dalam pengguanan anggaran yang ada di pemerintah desa.
“Iya, karena di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu, tidak ada anggarannya untuk penanganan Covid 19. Namun, baru-baru ini pemerintah pusat telah memberikan kebijkan untuk pemerintah desa dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 dari dana desa baik anggaran dari pemeritah pusat, provinsi Jawa Barat maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi,” jelas Ojang kepada Radar Sukabumi, (14/4).
Untuk itu, Apdesi Kabupaten Sukabumi mengundang APH dari Polres Sukabumi, Kejaksaan Kabupaten Sukabumi dan DPMD Kabupaten Sukabumi untuk memeberikan pemahaman agar seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Sukabumi.
Ini perlu dilakukan agar dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsi (Tufoksi) seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, tidak salah langkah dalam mengalokasikan anggaran desa untuk penanganan Covid-19.
“Nah, ketika kita ingin membantu masyarakat dengan semangatnya. Namun, kita juga ingin selamat dalam kontek penggunaan anggaran. Sehingga APH ini kita undang ke sini untuk menyampaikan materinya,” paparnya.
Selain itu, dalam pertemuan ini seluruh Ketua DPK Apdesi di Kabupaten Sukabumi, juga membahas perihal cara mencairkan anggaran bersama APH dan DPMD Kabupaten Sukabumi.
“Saat ini, ditengah-tengah masa pandemi Covid-19, pemerintah desa tidak memiliki anggaran. Namun disisi lain pemerintah desa juga harus menyelesaikan persoalan untuk memutus penyebaran virus corona. Tentnunya, ini sangat dilema bagi pemerintahan desa,” ujarnya.
Untuk itu, dalam diskusi tersebut seluruh Ketua DPK Apdesi Kabupaten Sukabumi, membahas terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk penanganan Covid 19 tersebut.
Hal ini, perlu dilakukan agar seluruh kepala desa dapat seragam untuk mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) maupun kebutuhan lainnya dalam menanggulangi virus yang mematikan itu.
“Iya, intinya kita ingin dalam penggunaan anggaran desa ini, sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran. Sehingga tidak berbenturan dengan hukum,” pungkasnya. (Den)
