Kendati demikian sambung Yonan, terbentuknya Musyorkot luar biasa bisa terjadi jika ada permasalah pada kepengurusan dan diberhentikan paksa. Namun pada saat ini faktanya, pengurus KONI sudah habis masa jabatan 2018 lalu, yang artinya harus legowo dengan konsekwensi yang ada.
“Kenapa saya tidak menegaskan langsung Musyorkot luar biasa? karena kami masih menghargai mereka (pengurus KONI,red),” tukasnya.
Sementara itu dikonformasi terpisah, Wakil Ketua I Bidang Organisasi KONI Jabar M. Budhiana dipastikan tidak akan menghadiri acara Musyorkot Kota Sukabumi. Ketidak hadiran tersebut lantaran, pengunduran diri Ketua Umum Koni Kota Sukabumi belum disahkan oleh ketua umum KONI Provinsi Jawa Barat.
“Tidak melarang, tapi alasanya kami tidak hadir karena belum turun ijin pengunduran diri ketua KONI Kota Sukabumi dari Ketua Umum KONI Jawa Barat,” terangnya.
Disinggung soal legalisasi kegiatan, Budi tidak mempermasalahkannya. Hanya saja, pihaknya meminta agar ada akselerasi dengan KONI Jawa Barat pasca penyelenggaraan Musyorkot. “Tidak ilegal, hanya ada bagian yang harus diakselarasikan dengan koni Jabar. Kita menunggu hasilnya,”tambah Budi.
(net)
