SUKABUMI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024 diselenggarakan pada Senin, 22 April 2024 di Hotel Luxury, Bandung.
Acara ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin menyampaikan beberapa point penting terkait pembangunan Jawa Barat di tahun 2025.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 difokuskan pada:
Membangun Konsistensi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan: Bey Triadi Machmudin menekankan pentingnya membangun konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Hal ini untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Menyiapkan Jawa Barat Menghadapi Perubahan Global: Dunia akan mengalami perubahan besar dalam 20 tahun ke depan dan akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.
Jawa Barat perlu bersiap diri dengan mengantisipasi tren global ini dan merumuskan strategi pembangunan yang tepat.
Memanfaatkan Bonus Demografi dan Potensi Ekonomi: Jawa Barat diprediksi mengalami bonus demografi dengan jumlah penduduk produktif 37,63 juta jiwa (66,26%) pada 2045.
Potensi ini diharapkan menjadi sumber daya berkualitas dan produktif. Pemerintah perlu mempersiapkan dengan matang melalui investasi yang tepat, kebijakan yang bijaksana, dan tindakan yang berkelanjutan untuk memanfaatkan potensi positif ini.
Membangun Jawa Barat Menuju Indonesia Emas 2045: Tahun 2025 menjadi awal dimulainya pembangunan Jawa Barat menuju Indonesia Emas 2045. Ini dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Seluruh tingkatan pemerintah didorong untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Menyelaraskan Rencana Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Pusat: Musrenbang Tingkat Provinsi ini menjadi penting untuk menerima masukan yang lebih konkret dari berbagai pihak.
Kehadiran narasumber dari Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pusat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045.
Capaian Indikator Pembangunan Makro Jawa Barat 2023
- IPM meningkat 0.61 poin menjadi 74.24 point dibanding 2022.
- Laju pertumbuhan ekonomi melambat 0.45 point namun melampaui target 4.35%.
- Tingkat pengangguran terbuka turun 0.87 point menjadi 7.44%.
- Presentase kemiskinan turun dari 8.06% pada 2022 menjadi 7.62% pada 2023.
- GINI rasio turun menjadi 0.425 point.
- PDRB meningkat menjadi Rp. 52,32 juta.
Bey Triadi Machmudin mengingatkan bahwa ketimpangan masih terjadi di wilayah perkotaan. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar semua indikator makro pembangunan terus menunjukkan tren positif dan melampaui target pada tahun mendatang.
