Sedangkan empat sektor utama lain yaitu industri, perdagangan, konstruksi dan pertambangan, relatif rontok. Pertumbuhan sektor pertanian banyak dipengaruhi oleh pergeseran masa panen raya tanaman pangan yang tahun lalu jatuh pada Maret menjadi April dan Mei pada 2020 ini. Boleh dikatakan sektor pertanian justru menjadi penolong sehingga harus mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah. Pertanian menjadi kunci. Adalah ideal, ketika negara agraris dan maritim seperti Indonesia menempatkan NTP dan NTN sebagai indikator pembangunan. Petani dan nelayan memegang peranan penting dalam pengelolaan kekayaan alam yang melimpah. Dua indikator baru ini diharapkan mendorong intervensi negara dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan impor pangan.
6. Pengendalian Impor Pangan
Secara umum, pemerintah telah menyusun instrumen pengendalian impor, diantaranya :
1. Larangan terbatas.
2. Pemberlakuan inspeksi barang pra kiriman.
3. Pengaturan pelabuhan di wilayah timur Indonesia sebagai entry point untuk komoditas yang diutamakan.
4. Pembenahan lembaga sertifikasi produk untuk penerbitan SNI yang wajib dikenakan.
5. Mengembalikan aturan pemeriksaan produk impor dan post border ke border.
6. Menaikkan tarif most favored nation untuk komoditas strategis
7. Menaikkan implementasi trade remedies.
Khusus pengendalian impor pangan sebetulnya sudah banyak kritik disampaikan. UU No.9/2012 tentang Pangan mengamanatkan peningkatan produksi pangan secara mandiri dan beraneka ragam. UU ini juga mengamanatkan kecukupan pangan pokok dengan harga yang wajar sesuai kebutuhan masyarakat. Regulasi sudah disusun seideal mungkin, tapi impor pangan masih marak dan kemandirian pangan pun tersendat oleh impor. Ketergantungan pada impor pangan berisiko mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Indonesia sebetulnya sangat potensial mencapai swasembada. Selama ada tekad mengurangi impor, petani kita bersemangat memacu produksi. Jangan sampai semangat petani dirusak oleh kebijakan impor pangan, karena akan menghancurkan harga komoditas pertanian mereka.
Di masa pandemi corona ini, FAO telah mengingatkan ancaman krisis pangan. Untuk itu, Presiden Jokowi sendiri sudah menugaskan Menhan memperkuat cadangan strategis pangan nasional yang akan dibangun di Kalimantan Tengah. Tujuannya, kita bisa memproduksi sendiri apa yang jadi kebutuhan pangan di dalam negeri serta memperkuat ketahanan nasional terutama di bidang pangan.
7. Kebijakan Fiskal
Sinergitas kebijakan fiskal dan moneter dilakukan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan. Selain itu, tentu untuk kesejahteraan rakyat dan memperkuat industri nasional. Sepanjang 2020 ini ekonomi nasional sangat tertekan oleh wabah corona. Untuk itu, fokus kebijakan fiskal 2021 adalah pemulihan atau penguatan fondasi ekonomi selain juga reformasi.
Semua itu dilalukan agar Indonesia bisa keluar dari krisis dan middle income trap. Pada level implementasi, kebijakan fiskal 2021 diarahkan pemerintah pada pembangunan SDM, infrastruktur, dan penyederhanaan birokrasi, regulasi, serta transformasi ekonomi.
Ada 4 kebijakan fiskal yang menjadi prioritas, diantaranya :
Pertama, Peningkatan penanaman modal luar negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, Mendorong perbaikan produksi agregat dengan pengembangan infrastruktur dasar. Ketiga, Perbaikan iklim investasi domestik melalui pembenahan regulasi. Keempat, Kemudahan fiskal bagi investor khususnya di sektor manufaktur.
Pengendalian defisit yang dilakukan pemerintah dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan menjaga ruang fiskal bagi keberlanjutan APBN. Defisit APBN 2021 masih relatif tinggi. Namun, harus diupayakan secara bertahap kembali ke disiplin fiskal 3% dari APBN paling lambat di 2023. Selain itu, pembiayan juga harus dilakukan secara terukur dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan sustainable, agar rasio utang terjaga dalam batas aman.
Sementara kebijakan makro fiskal 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit yang diperkirakan berada di 3,05%-4,01% terhadap PDB. Sementara rasio utang akan naik pada kisaran 33,8%-35,88% terhadap PDB. 8. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi sangat dalam tidak terlepas dari realisasi PEN yang masih rendah, yakni baru 21,8 persen. Menurut data, hingga 6 Agustus 2020, realisasi PEN baru mencapai Rp. 151,25 triliun dari pagu sebesar Rp. 695,2 triliun. Realisasi Rp. 151,25 triliun itu terdiri dari dana bidang kesehatan Rp. 7,1 triliun, perlindungan sosial Rp. 86,5 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp. 8,6 triliun, dukungan UMKM Rp. 32,5 triliun, insentif usaha Rp. 16,6 triliun, dan pembiayaan korporasi yang belum terealisasi. Lebih detail, anggaran bidang kesehatan dengan alokasi Rp. 87,55 triliun, realisasinya baru Rp. 7,1 triliun.
