Realisasi tersebut mencakup insentif kesehatan pusat dan daerah senilai Rp. 1,8 triliun, santunan kematian 54 tenaga kesehatan Rp. 16,2 miliar, dana Gugus Tugas Covid-19 Rp. 3,2 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp. 2,1 triliun. Sementara untuk program perlindungan sosial dengan alokasi Rp. 203,91 triliun, realisasinya baru mencapai Rp. 86,45 triliun. Realisasi tersebut mencakup program PKH Rp. 26,6 triliun, Kartu Sembako Rp. 25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp. 3,2 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp. 16,5 triliun, Kartu Prakerja Rp. 2,4 triliun, diskon listrik Rp. 3,1 triliun, serta BLT Dana Desa Rp. 8,8 triliun.
Pemerintah telah merancang APBN untuk mempercepat pemulihan perekonomian pasca-pandemi corona dengan mengusung tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Tema ini berfokus pada pemulihan industri manufaktur, pariwisata, dan investasi. Sementara reformasinya berfokus pada reformasi kesehatan nasional, reformasi jaring pengaman sosial, dan reformasi ketahanan bencana.
Rendahnya penyerapan PEN tidak tertutup kemungkinan menjadi penyebab Pemerintah mengambil kebijakan memberi bantuan atau subsidi kepada karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Besaran subsidinya mencapai Rp. 600 ribu per orang selama 4 bulan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, program subsidi tersebut menelan biaya hingga Rp 37,7 triliun. Selain itu, Jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.7 juta orang yang semula hanya 13,8 juta orang.
Program ini ditargetkan mulai berjalan pada bulan September 2020. Bantuan ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, penerima bantuan terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, aktif membayar iuran. Bantuan subsidi untuk karyawan sebetulnya patut diapresiasi sebagai langkah terobosan.
Namun di sisi lain juga harus diwaspadai karena bisa menimbulkan protes oleh sebagian pihak yang menganggap program tersebut sangat diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan. Program ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Ini bicara rasa keadilan. Karyawan yang sudah punya gaji disubsidi, tapi bagaimana pekerja yang dirumahkan bahkan kena PHK selama pandemi ini berlangsung? Jangan sampai muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak oleh pandemik.
Bahkan, bila melihat persyaratan yang ditetapkan yakni harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran, maka akan banyak karyawan yang akan kesulitan mengakses program tersebut, karena masih banyak karyawan yang belum didaftarkan oleh perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Adanya potensi gejolak sosial harus diwaspadai. Bila lengah, bisa saja program ini menjadi bumerang bagi pemerintah. Program ini tidak boleh hanya dibuat untuk sekadar menggeber penyerapan anggaran yang selama ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Rasa keadilan harus tetap diutamakan dalam alur skema yang transparan.
Solusi Prognosis APBN 2021 sangat tergantung dengan kinerja pada kuartal III dan IV-2020. Bila pertumbuhannya masih melanjutkan tren kontraksi, maka akan mempengaruhi angka-angka dalam APBN 2021. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan perekonomian. Di antara solusinya, Pertama, Dalam jangka pendek, harus sinerginya pemangku kebijakan fiskal dan moneter dengan melakukan metode darurat berupa pembelian kembali surat berharga pemerintah oleh Bank Indonesia (quantitative easing) untuk menopang perekonomian agar tidak lumpuh. Konsekuensinya memang akan menyebabkan inflationary pressure, namun diperkirakan tidak lebih dari setahun kedepan dengan harapan perekonomian bisa membaik setelahnya. Kedua, penanganan Covid-19 tidak boleh lambat atau tidak sinkron.
Keluhan Presiden Joko Widodo yang menjustifikasi para menteri tidak bekerja dalam semangat krisis patut dijadikan cambuk untuk bekerja lebih keras lagi. Bila penanganan covid masih biasa-biasa saja, bukan tidak mungkin penyebaran Covid-19 akan semakin meluas dan semakin berdampak buruk terhadap perekonomian. Ketiga, Pemerintah harus lebih serius memberi stimulus dengan membentuk jejaring pengaman sosial dan insentif bagi dunia usaha. Kendala rendahnya penyerapan program PEN harus segera diatasi agar stimulus yang disiapkan pemerintah dapat lebih cepat sampai di tangan penerima sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi.
