PALABUHANRATU – Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyayangkan dengan tidak hadirnya pelajar SMA dan SMK mengikuti upacara bendera peringatan hari kesaktian pancasila yang jatuh 1 Oktober 2023 yang di gelar jajaran forkompimda di alun alun Palabuhanratu.
Padahal menurut Marwan, dengan peringatan hari kesaktian pancasila, semua pihak harus bisa memberikan satu keyakinan bahwa satu-satunya ideologi negara itu hari ini adalah Pancasila hal itu yang paling penting.
“Bagaimana disayangkan ini yang datang tuh anak-anak kecil SMP yang memang perlu juga, anak-anak SMA, SMK kemana ini, apakah gak di undang, apakah hari Minggu, inilah akibat dari persoalan membedakan tanggung jawab pendidikan yang diatur oleh pemerintah pusat yang tidak nyambung,” ungkap Marwan.
“Jadi SMA hari ini tidak hadir karena dinas pendidikan itu bukan tidak berkepentingan, tapi tidak bisa memerintahkan karena beban tanggung jawabnya ada di provinsi, padahal dalam pendidikan karakter, dalam pendidikan kepribadian anak itu, tidak bisa di pilah pilah,” imbuhnya.
Marwan mencontohkan saat menjadi Ka Kwarcap pramuka, pelajar yang masih SMA, SMK masih dibawah pengendalian dinas pendidikan kabupaten Sukabumi, kepala sekolah sekolah SMK SMA itu ketika ada kegiatan pramuka konsen hal itu.
“Ketika saya datangpun sebagai ka kwarcab bukan sebagai wakil bupati atau bupati mereka luar biasa, hari ini anda bisa lihat, cek ke SMA, SMK itu seperti mereka pura pura tidak mau menerima pimpinan daerah, karena merasa tanggung jawabnya ada di provinsi padahal kita bisa habisin mereka sebetulnya,” jelasnya.
Namun begitu, kata Marwan meski adanya aturan aturan yang menyebabkan perbedaan perbedaan tanggung jawab tersebut, harusnya bisa diatasi dan sudah biaa meminta ke pemerintahan pusat bahwa tidak ada lagi jenjang SMA SMK SMP SD beda dalam pengawasan.
“Ini hal yang hari ini seharusnya, yang paling penting anak anak perlu di doktrin ideologi pancasila SMA, SMP itu. Ini kejadian yang kalau hari ini kesannya kita diupacarakan, harusnya kepala sekolah kepala sekolah mikirnya sudah tidak lagi perintah, tapi bentuk persoalannya kepala sekolahnya tidak bisa diandalkan untuk menjadikan hari kesaktian pancasila ini untuk memberikan pembelajaran,” bebernya.
“Ini pramuka ini terus kita lakukan tetapi juga sama pembinaan gerakan pramuka untuk tingkat SMA SMK kewenangannya ada di provinsi, karena tadi perbedaan kewenangan, dan kita bisa saja intervensi dalam hal ini,” imbuhnya.
