SUKABUMI — Menyikapi protes warga terkait pungutan retribusi yang dinilai mahal dan tidak diimbangi dengan akses fasilitas jalan yang memadai menuju objek wisata pantai Minajaya, membuat Bupati Sukabumi Marwan Hamami angkat bicara.
Aksi protes warga tersebut bahkan masuk dalam pembahasan rapat dinas yang dipimpin Marwan Hamami yang digelar Selasa, (16/4) di aula rapat gedung sekretariat Kabupaten Sukabumi jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu.
Di akui Marwan, dalam rapat dinas bersama para perangkat daerah, terdapat beberapa hal pembahasan yang setiap tahun dibahas dan kemudian terulang kembali saat libur panjang seperti libur lebaran 1445 H/ 2022 M.
“Posisinya terulang gitu ya, hasil evaluasi sudah bisa diyakini titik titik yang harus di robah cara penanganan dilibatkan, misalnya kawasan geopark badan pengelola dilibatkan menjadi tanggung jawab, daerah daerah yang sifatnya umum siapa nanti yang bisa dipertanggung jawabkan nah itu,” ujar Marwan.
“Selama ini mereka masih ada pungutan liar tidak ada jelas, pendapatan itu hanya dibagikan diantara mereka, kedaerahnya itu sangat kecil sekali, tapi ketika menyangkut pembangunan nyalahken, mayar pajak ongkoh, tapi mereka kesiapa bayarnya, nah itulah yang harus mereka benahi nah hari ini,” sambungnya.
Marwan mencontohkan persoalan protes masyarakat kemarin terkait objek wisata Minajaya dimana mereka meminta harus dievaluasi pengelolaannya terutama kaitan retribusi, padahal kebijakan itu merupakan hasil produk perda.
“Sok evaluasi kalau memang mereka mau, itu sudah perda masalahnya, sudah mau partisipasi masuk, apakah pengelolaaan dipihak ketigakan mereka yang meyakinkan, lain motong masyarakat, itu sudah pidana sebetulnya kalau mau, ketika membawa lembaga kita tanya ke lembaganya tidak merasa,” jelasnya.
