APPSI Kabupaten Sukabumi Protes Wacana Pajak Sembako

  • Whatsapp
Ketua DPD APPSI Kabupaten Sukabumi Perli Rijal

SUKABUMI – Pemerintah berencana akan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako). Alihalih didukung, rencana ini justru menuai ragam reaksi dari berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Sukabumi.

Satu di antaranya yaitu dari, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kabupaten Sukabumi yang berharap pemerintah mempertimbangkan lebih dahulu wacana PPN Sembako.

Bacaan Lainnya

“Kondisi perekonomi masyarakat saat ini masih belum pulih, sehingga rencana pemerintah untuk menarik pajak dari sembako belum pas. Benahi dulu masalah pandemi Covid-19, sehat saja belum,
masih dalam pemulihan jika dibebankan itu maka akan terasa berat oleh para pedagang dan pembeli,” ujar Ketua DPD APPSI Kabupaten Sukabumi, Perli Rijal kepada Radar Sukabumi, Rabu (09/06).

Di sisi lain, Perli mengapresiasi pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, tetapi menurutnya tidak semua mendapatkan bantuan tersebut. Jadi menurutnya lebih baik dibantu pulihkan dahulu perekonomiannya agar sehat.

“Jangan dulu digulirkan pajak dari sembako, justru kalau bisa diringan-ringankan. Apalagi dari 9 pasar yang tergabung dalam APPSI rata-rata semua kondisinya tengah merosot 70 persen, kelabakan sulitnya pemasukan di tengah pandemi ini, bahkan tak sedikit pedagang yang gulung tikar,” tegasnya.

Kendati demikian, sambung Perli tidak menutup kemungkinan Sembako bisa ditarik untuk pajak. Namun tentunya pemerintah juga harus memberikan angin segar kepada para pedagang.

“Semua aset juga boleh dijadikan potensi untuk pajak, namun sistem pelayanan juga dari pemerintah harus baik dan bagus, terutama bagi warga pasar. Misalnya bisa memudahkan atau bisa menggiring pembeli ke pasar rakyat, di antaranya dengan meningkatkan fasilitas. Sehingga pedagang bisa menjual sembako murah. Saat ini sudah harga modal sembako di toko tinggi, tambah lagi rencana pajak yang memberatkan,” imbuh Perli.

Jadi harus ada kesinambungan dari pemerintah sendiri, apa subsidinya atau konpensasi yang diberikan terhadap pedagang. Apakah pemerintah pedagang dapat meningkatkan pelayanan.

“Kalau misal bisa meningkatkan pasar lebih nyaman, bagus, bisa menghadirkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan swalayan, ya silahkan saja. Tetapi kalau malah menjadi memberatkan para pedagang saya tidak setuju. Ujung-ujungnya rencana itu jadi mencekik rakyat,” tandasnya. (cr1/t)

loading...

Pos terkait