“Untuk anggaran sendiri, sejauh ini informasi dari pak Kabid dana itu kan memang dana dari provinsi, infomasi rapat waktu itu dengan bappeda juga kelihatannya itu di 2023 Januari sampai kalau tidak salah Agustus 2023 pengerjaannya,” imbuhnya.
Adapun untuk keterlibatan Dinas Perkim, kata Arif selain pengawasan juga pengurusan Amdalalin (Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas) dan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang mana pengurusan untuk Amdalalin sudah selesai dan untuk Amdalnya masih dalam proses.
“Amdal nya sudah lagi proses kaitan lahan, Amdalalin dan amdalnya harus clean and clear dan memang targetnya dari scedule provinsi itu Desember, baik pertanahannya, baik amdalnya, baik amdalalinnya, harus sudah beres, saat ini betul sedang dikebut, kalau yang disidang kaitan tanahnya sedang berjalan,” katanya.
“Kalau luasan lahan yang akan digunakan diwilayah Gado bangkong itu, luas lahan total itu 10.200 meter persegi. Jadi yang dimaksud mungkin ada kendala, kendalanya memang pertama pertanahan lagi proses khususnya yang dari enam orang itu hanya dua orang itu karena memang PU dulu, dan akan disidangkan, sementara untuk yang lain memang tidak bermasalah, memang sudah ada kesepakatan, yang bermasalah soal ada lahan pemda yang terpakai ya itu lahan PU provinsi dulunya yang bermasalah,” pungkasnya. (Cr2/d)
