CIKOLE, RADARSUKABUMI.com- Bantuan anggaran percepatan pembangunan senilai Rp18 Milliar yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawabarat diharapkan bisa terealisasi di 2019. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dida Sembada, belum lama ini.
Dikatakan Dida, anggaran yang digelontorkan tersebut untuk empat titik pembangunan di Kota Sukabumi. Saat ini pemerintah Kota Sukabumi sudah menerima Detail Engineering Design (DED) yang diserahkan oleh Pemerintah provinsi Jawa Barat. Tahapan selanjutnya memasuki proses lelang.
“Yang jelas sebagai syarat awal DED sudah beres diterima, kita juga sudah kasih ke setiap SKPD. Mau mulai masuk proses lelang,” ujar Dida.
Tentu saja lanjut Dida, anggaran untuk pembangunan di Kota Sukabumi itu, bisa terserap dan terealiasasi di tahun ini. ” Semua bisa terserap diharapkan pemerintah,” ungkapnya.
Kendati demikian, Dida sendiri belum bisa menjelaskan mengenai kekurangan- kekurangan dalam DED ataupun permasalahan waktu yang hampir mepet akhir tahun ini. ” Nanti dilihat oleh Bappeda dan panitia lelang ya,” aku dia.
Pekan ini juga terang Dida, Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi akan melakukan rapat evaluasi mengenai pembangunan semester 1. ” Nanti pak wali akan rapat evaluasi, kita lihat saja ya,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, anggaran proyek program percepatan pembangunan itu akan ditempatkan di tiga SKPD diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP). Rinciannya untuk penataan alun-alun sebesar Rp 5 miliar, penataan Lapang Merdeka sekitar Rp7,5 miliar, pendestrian Lapang Merdeka sekitar Rp2,5 miliar dan pendestrian Jalan Ir. H Djuanda sekitar Rp3 miliar.
Kepala Bidang Bina Tata Bangunan pada Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi, Agus Ramdan Dorojatun mengatakan pihaknya tidak yakin kalau penataan Lapang Merdeka Kota Sukabumi bisa terselesaikan pada tahun ini. Ada beberapa fakor yang menjadi kendala, salah satunya kekurangan Detail Engineering Design (DED) yang diberikan oleh Provinsi Jabar. “Kita sudah cek ke lapangan, ada beberapa item yang tidak ada di Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan gambar belum detail. Konsultan datang baru untuk pekerjaan di DLH dulu,” ujarnya.
Selain itu, dari sisi waktu pun menjadi bahan pertimbangan. Ada kemungkinan mau mencoba pekerjaannya dipilah, mana yang bisa dikerjakan tahun ini dan pekerjaan yang akan diluncurkan di tahun beriktunya. ” DED masih kaya gini, belum dilelangkan, waktu pekerjaan 3 bulan itu tidak akan beres. Pekerjaan lapdek pun tidak berjalan sendiri karena ada pekerjaan dilakukan oleh teman -teman di dinas lain,” jelas pria yang akrab disapa Cacay ini.
(bal)
