Jadi dia menyetujui produksi lebih rendah dan cost recovery lebih tinggi, ini standar ganda yang ditetapkan oleh Amien,” kata Tumpak dalam Siaran Pers Seknas Jokowi, kemarin(6/2).
Tumpak juga mempertanyakan bagaimana bisa seorang Kepala SKK Migas membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Presiden RI melalui Menteri ESDM sebagai wakil Pemerintah dan anggota DPR yang telah membuat kesepakatan target lifting dan cost recovery dalam UU APBN 2018.
Langkah Kepala SKK Migas tersebut, lanjutnya, dapat mengancam ekonomi nasional karena postur APBN 2018 sudah disusun berdasarkan kebutuhan pengeluaran dan target pendapatan pemerintah.
“Jika ada pihak di bawah pemerintah yang berbeda target dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR itu namanya pembangkangan politik terhadap Pemerintah dan DPR,” ujar Tumpak.
Dalam UU APBN 2018, Pemerintah dan DPR telah menetapkan penerimaan negara sebesar Rp 1.897,7 triliun sementara pengeluaran negara sebesar Rp 2.220,7 triliun dengan asumsi nilai tukar sebesar Rp 13.400 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price / ICP) sebesar US$ 48 per barel.
