Pemerintah Kota Sukabumi

SKK Migas Dianggap Langgar UU APBN 2018

×

SKK Migas Dianggap Langgar UU APBN 2018

Sebarkan artikel ini

“Dengan menetapkan produksi minyak mentah dan lifting yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam UU APBN 2018 maka Amien telah membuat celah defisit APBN semakin meningkat dan membahayakan ekonomi Indonesia,” ujar Tumpak.

Lebih lanjut Tumpak juga menilai Amien juga melanggar UU APBNP 2017. Amien menyetujui lifting minyak hanya 803.000 barel per hari dan cost recovery mencapai US$11.9 miliar dalam revisi WP&B tahun 2017.

Bank bjb Tandamata

Padahal dalam UU APBNP 2017, lifting minyak ditetapkan sebesar 815.000 barel per hari dan cost recovery ditetapkan sebesar US$ 10,7 miliar.

Menurut Tumpak, meskipun dalam tahun 2017, penerimaan negara dari sektor migas melampuai target yang ditetapkan dalam APBN 2017, namun hal tersebut lebih terjadi karena faktor kenaikan harga minyak internasional yang berada di luar kontrol Pemerintah, DPR dan SKK Migas.

Penerimaan negara dari sektor Migas tahun 2017 tercatat sebesar US$13,1 miliar sementara target penerimaan negara dari sektor migas dalam APBN Perubahan 2017 sebesar US$12,2 miliar.