SUKABUMI – Dalam mengikis angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah membangun sebanyak 300 unit program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayah Kabupaten Sukabumi pada 2023. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkannya pun cukup fantastis, yakni sebesar Rp 6 miliar.
Jabatan Fungsional, Tata Bangunan dan Perumahan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, Indi Nurdiansyah mengatakan, proyek ini sengaja dilakukan dalam rangka memberikan hunian yang layak bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di rumah yang tidak memenuhi syarat kelayakan huni.
“Dari 300 unit pembangunan program bantuan sosial untuk Rutilahu ini, tersebar di 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi,” kata Indi kepada Radar Sukabumi pada Rabu (13/09).
Pembangunan rumah tidak layak huni ini, sambung Indi, merupakan inisiatif dari pemerintah provinsi sebagai bagian dari program pemenuhan rumah layak huni.
Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta memberikan tempat tinggal yang nyaman dan aman. “Dari 300 unit pembangunan program Rutilahu itu, per unitnya mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta.
Sehingga, jumlah totalnya untuk pembangunan Rutilahu di wilayah Kabupaten Sukabumi itu, mencapai sekitar Rp6 Miliar,” tandasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program tersebut, ia bersama tim dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, langsung melakukan monitoring lapangan untuk mengecek kegiatan masyarakat yang tengah melaksanakan perbaikan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayah Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang.
“Karena ini, ada bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk di Desa Semplak ada 20 unit pembangunan rumah Rutilahu. Per unit Rp20 juta. Sehingga, untuk jumlah total anggarannya ada sekitar Rp400 juta, untuk Desa Semplak,” tukasnya.
Sewaktu melakukan monitoring, kata Indi pembangunan fisik pada program Rutilahu di wilayah Desa Semplak itu, cukup luar biasa. Khususnya saat ia melihat secara langsung pembangunan dan pengelolaan swadaya masyarakat.
“Saat ini progres pembangunannya baru sampai 90 persen dan itu tinggal proses finishing. Jadi itu, masih ada waktu yah sampai November 2023,” bebernya.
“Pembangunan cukup cepat. Karena, dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan proses pembangunannya sudah nyaris selesai,” timpalnya.
