SUKABUMI – Polemik kasus pamer kekayaan oleh pejabat pajak dan bea cukai, mengundang reaksi masyarakat Sukabumi. Termasuk, adanya reaksi dari masyarakat yang ogah membayar pajak.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Demokrat, Badri Suhendi mengaku, merupakan hal yang wajar. Namun, itu merupakan sikap pribadi dari masyarakat itu sendiri.
Ia juga menilai, ditangah kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum stabil pasca Covid-19, prilaku memaerkan barang mewah oleh para pejabat tentunya menyakiti hati masyarakat.
“Kita prihatin dengan kondisi masyarakat yang lagi terjepit secara ekonomi, tetapi para pejabat malah menyalahgunakan wewenangnya, menikmati kemewahan fasilitas yang sangat luar biasa. Mereka menyakiti hati rakyat,” bebernya.
Dengan memunculkan memamerkan kemewahan, kearogansian seperti yang beredar dalam berbagai platform media, tentunya hal itu yang menjadi keresahan masyarakat hingga enggan membayar pajak.
“Tentu kita juga merasa kecewa dengan sikap prilaku seperti itu. Walaupun memang kondisi itu dilakukan oleh anaknya, tetapi memang pembinaan dari orang tuanya juga yang kurang. Satu sisi seperti itu membuat kita kecewa,” jelas Badri.
Ditegaskan Badri dengan sikap masyarakat yang enggan membayar pajak, merupakan sikap pribadi ataupun hak pribadi yang tidak perlu dipaksa. Karena memang pajak ini merupakan salah satu kewajiban masyarakat untuk membangun negara.
“Tetapi kalau hasil pajak ini digunakan dalam tanda kutif oleh oknum-oknum seperti itu, memang tidak disalahkan juga masyarakat merasa kecewa,” terangnya.
“Tinggal bagaimana pemerintah sekarang bisa dan mampu mensosialiasikan dan meyakinkan kepada masyarakat agar itu tidak menjadi kekhawatiran ataupun kekecewaan yang mendalam, tentu pajak harus tetap kita bayar,” imbuhnya.
Badri menghimbau dan mengajak masyarakat untuk tetap membayar pajak. Sedangkan untuk para pejabat, untuk selalu hidup sederhana dalam menikmati fasilitas yang diterimanya.
“Mari kita hidup sederhana, apa adanya. Fasilitas yang ada, gunakanlah untuk membantu rakyat. Melayani rakyat. Tidak serta merta ketika kita mendapat fasilitas yang serba mewah, serba enak dipamerkan. Karena akan menyakitkan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda dari fraksi PKS juga angkat bicara mengenai kerasahan masyarakat, sehingga malas membayar pajak.
“Saya sangat prihatin dan menyayangkan. Kasus yang melibatkan keluarga Dirjen Pajak Kemenkeu ini, akan berdampak distrust (ketidakpercayaan publik) terhadap institusi perpajakan.
Tidak hanya itu, dampaknya masryarakat jadi enggan bayar pajak,” ujar Wawan saat dibubungi Radar Sukabumi, Kamis (2/3).
Selain itu, aksi pamer harta Pejabat DJP, kata dia, benarbenar sangat memalukan dan melukai hati masyarakat.
Apalagi di saat ekonomi sedang kesulitan pasca pandemi. “Seharusnya justru para pejabat negara itu, memberikan teladan yang baik, bukan sebailknya,” ungkapnya.
Wawan menambahkan, kasus keluarga DJP ini, menjadi kontraproduktif dengan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Yang mana, pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak.
“Makanya wajar bila ada masyarakat yang bertindak malas untuk membayar pajak. Walaupun saya sangat tidak mengharapkan masyarakat, ada yang berbuat demikian.
Sebab bagaimana pun juga, pembangunan itu memerlukan anggaran, dan terbesar merupakan dari hasil pajak,” pungkasnya. (cr2/cr4/t)
