Febri mengatakan KPK mulai menemukan data adanya aliran duit ke sejumlah pihak di Pemprov Jabar terkait proyek Meikarta. Namun, dia tak menyebut detail berapa jumlah aliran dana itu dan siapa saja yang diduga menerima.
“Kami mulai menemukan beberapa data-data dan informasi dan bukti yang baru terkait dengan pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana baik di Pemprov Jabar misalnya ada pejabat-pejabat di sana ataupun dugaan pembayaran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga ke luar negeri. Nah, itu juga sedang dialami oleh KPK,” jelasnya.
Terkait adanya aliran dana itu, Aher mengaku tak ditanya saat diperiksa penyidik KPK. “Kalau aliran itu ditelusuri ya pasti siapa-siapa yang menerima aliran. Saya tidak ditanyakan itu,” tegasnya.
Dalam kasus ini, sebelum nya KPK menetapkan 9 tersangka selain Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pihak yang tengah menjalani proses persidangan di Tipikor Bandung. Namun ada empat tersangka lain yang masih menjalani proses penyidikan.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ?MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.(*)
