SUKABUMI – Setiap memasuki tahun ajaran baru, selalu saja menuai banyak persoalan. Terlebih setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi sekolah negeri.
Tapi diluar itu, salah satu yang masih menjadi perdebatan yakni fenomena kekurangan murid khususnya dilingkunan sekolah swasta. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Sukabumi, Endang Imam mengeluhkan sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Kota Sukabumi dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) wilayah V Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan PPDB. Sebab, tidak memberikan keadilan untuk sekolah-sekolah swasta.
Dari laporan yang diterimanya, tak sedikit sekolah swasta yang mengeluhkan minimnya pendaftar. Bahkan, ada juga sekolah yang baru menerima empat murid saja.
“Saya anggap pemerintah dalam hal ini Disdik dan KCD, tidak pernah memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah swasta. Terbukti dengan adanya zonasi yang tak transparan, banyak sekolah swasta kekurangan murid yang akhirnya berdampak pada guru yang menganggur,” tegas Endang Imam kepada Radar Sukabumi, kemarin (18/7).
Dikatakan Endang, kurangnya murid bagi sekolah swasta tak hanya berdampak pada kualitas sekolah itu sendiri. Tetapi juga berdampak pada ratusan guru yang bisa terkena PHK akibat sekolahnya gulung tikar.
“Kalau negeri kekurangan murid, gurunya masih tetap digaji sama pemerintah. Nah kalau swasta, mau siapa yang gaji. Untuk bayar gurunya kan kita mengandalkan murid,” terang Endang.
Endang menyebutkan, ia tak pernah masalah dengan adanya zonasi. Hanya saja, ia juga meminta kebijakan pemerintah untuk bisa memperhatikan nasib sekolah-sekolah swasta. Seperti halnya Disdik dan KCD, sebenarnya memiliki hak untuk bisa mengatur jumlah kuota setiap siswa untuk negeri. Dan itu memang tertera di aturan zonasi yang di terbitkan Kemendikbud.
“Kan dinas itu tahu dong jumlah siswa yang akan lulus SD atau SMP. Misal untuk Kota Sukabumi, itu jumlah outputnya 5000 siswa. Kan itu bisa dibagi dua negeri dan swasta misalnya 50:50 atau 60:40 lah. Ini malah 90 persennya diambil, ya otomatis swasta gak kebagian murid lah orang semuanya diborong negeri,” tegas Endang.
Berdasarkan hasil laporan para kepala sekolah baik SMP maupun SMK, saat ini banyak sekolah yang masih kekurangan murid. Padahal, tahun ajaran baru akan segera dimulai. Bahkan ia menyebutkan, sejumlah sekolah bahkan hanya memiliki siswa kurang dari 20 orang. Lebih parahnya lagi, ada juga sekolah swasta yang saat ini belum ada satupun siswa yang mendaftar.
Seperti salah satu sekolah SMP swasta di Kota Sukabumi. Di tahun ajaran 2019/2020 ini, hanya memiliki empat orang siswa. Sang Kepala Sekolah yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, penurunan jumlah siswa sudah terjadi sejak beberapa tahun silam.
Padahal, pihaknya sudah membuka pendaftaran untuk peserta didik baru jauh-jauh hari. Bahkan saat UNBK berlangsung. “Yah beginilah sepi. Sampai sekarang pendaftaran masih terbuka lebar. Kami harus tetap bertahan karena ada beberapa murid yang harus kita luluskan,” lirihnya.
Melihat sepinya peminat ke sekolahnya itu, ia pun tak yakin jika tahun depan sekolahnya akan masih membuka pendaftaran atau tidak.
Tidak hanya SMP, jenjang lainnya seperti SMA dan SMK juga mengalami kekurangan murid. Seperti salah satu SMK swasta di Kota sukabumi yang hingga saat ini masih menunggu siswa untuk mendaftar. “Ada sih beberapa yang daftar, tetapi enggak tahu juga kepastiannya,” ucap salah seorang guru di salah satu SMK.
Menurutnya, sejak diberlakukannya zonasi sekolahnya mulai sepi peminat. “Kalau dulu ada, tetapi memang tidak terlalu banyak. Lumayanlah. Karena kalau dulu, kebanyakan yang dari kabupaten Sukabumi, seperti dari wilayah Jampang itu kalau pengen sekolah di Kota di negeri enggak keterima, yah ke kami,” tuturnya.
Ia pun berharap, pemerintah daerah saat ini bisa memperhatikan nasib sekolah swasta dan memberikan solusi mengenai kekurangan murid ini.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Sukabumi, Gundar Kolyubi meminta pihak BMPS untuk melaporkan kondisi tersebut ke dewan. Sehingga, pihaknya bisa menindaklanjutinya sesuai dengan apa yang dikeluhkan.
“Tapi meski tak ada laporan, kita tetap akan melakukan evaluasi terkait PPDB tahun ini. Termasuk didalamnya ada pembahasan masalah banyaknya sekolah swasta yang tak memiliki murid baru,” aku Gundar kepada Radar Sukabumi, Kamis (18/7).
Ia pun menilai, kalau mengikuti aturan Surat Keputusan (SK) Walikota Sukabumi tentang rombongan belajar (rombel), seharusnya sekolah swasta punya kans besar memiliki murid baru.
“Memang harus dievaluasi. Apakah sekolah negeri menambah jumlah rombel di luar aturan atau tidak. Soalnya kalau hitungan matematik, dengan jumlah lulusan SD di Kota Sukabumi, masih ada ‘jatah’ sekolah swasta,” lanjut politisi di Komisi III ini.
Tapi kalau kenyataannya tak ada sekolah negeri yang menambah rombel atau sudah sesuai dengan SK Walikota, tidak ada yang bisa disalahkan. Apalagi berdasarkan data yang diterima dewan, 10 persen lulusan SD itu dimasukan orangtuanya ke pesantren baik diwilayah Cianjur maupun Kabupaten Sukabumi.
“Kami juga ada laporan sekolah negeri yang sampai saat ini kekurangan murid. Makanya kita meminta BMPS melayangkan surat ke kami (DPRD) agar PPDB ini di evaluasi,” pintanya.(wdy/nur)
