Oleh: Kang Warsa
Pemerintah bersama masyarakat harus bahu-membahu dalam mencari solusi yang tepat dalam mengindentifikasi dan meminimalisasi kemungkinan-kemungkitan kurang baik selama penerapanan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Penerapan pembasatan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2020 merupakan strategi yang baik dalam upaya penangan penyebaran virus korona di Jawa Barat. Di samping kebijakan tersebut merupakan strategi yang baik, walakin harus disikapi juga dengan beragam asumsi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama penerapannya.
Langkah yang diambil oleh Gubernur Ridwan Kamil ini memang rasional, mengingat penyebaran virus korona di Jawa Barat berada diurutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Beberapa wilayah di Jawa Barat juga telah ditetapkan sebagai kawasan zona merah penyebaran Covid-19. Pengalaman penerapan PSBB di beberapa kabupaten dan kota disebutkan telah mampu melandaikan kurva penyebaran virus korona.
Penerapan PSBB merupakan hal wajar untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona selama benar-benar dipatuhi oleh seluruh unsur masyarakat. Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global setelah sebulan sebelumnya dinyatakan merupakan darurat kesehatan internasional telah menyerang setiap penjuru dunia secara frontal.
Jika mau jujur, hampir tidak ada satu negara pun yang siap menghadapinya mengingat penyebaran dan penularan wabah yang disebabkan oleh virus SARS-COV-2 ini seperti sebuah serang mendadak. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Prancis, dan Inggris yang rata-rata memiliki perangkat intelejen atau spionase canggih pun tidak mampu mendeteksi serangan tiba-tiba virus mematikan ini.
Tingkat penularan virus yang sangat masif menjadi alasan setiap negara menerapkan kebijakan ketat dan tegas seperti: pembatasan sosial; menjaga jarak; menerapkan protokol kesehatan maksimum; isolasi mandiri; dan perawatan istensif disertai melakukan pelacakan terhadap jejak interaksi sosial pasien terpapar.
Penelitian terhadap vaksin yang dapat melemahkan virus pun masih terus dilakukan melalui serangkaian uji coba hingga ratusan kali. Skenario terburuk dari kebijakan-kebijakan entah itu dikeluarkannya terlalu cepat atau lambat yaitu dunia akan benar-benar pulih saat vaksin benar-benar telah ditemukan.
Wuhan sebagai kota tempat asal mula virus korona ditularkan dari manusia ke manusia bisa dikatakan telah cukup berhasil melawan penyebaran dan penularan virus melalui karantina wilayah secara total. Pembatasan sosial berskala besar diterapkan dan benar-benar dipatuhi oleh masyarakat di kota tersebut.
Kepatuhan terhadap aturan itulah yang mebawa pengaruh signifikan terhadap pemulihan suatu kota dengan cepat. Kepatuhan masyarakat di Wuhan juga bisa disebut wajar mengingat Tiongkok merupakan negara otoriter yang mengharuskan rakyat benar-benar mutlak patuh kepada setiap kebijakan negara.
PSBB sebagai bentuk legalitas dan otoritas pemerintah
Kelebihan pemerintah dari pusat hingga daerah sebagai lembaga pemegang legalitas dan otoritas harus digunakan untuk melindungi eksistensi warganya. Pemerintah memiliki kemampuan mengatur seluruh aset, kebijakan, tentang apa, dan harus bagaimana untuk melindungi seluruh warganya.
Kesemuanya itu harus ditempuh dengan mengesampingkan motif dan kecenderungan politis serta meraup kepentingan kelompok yang sesaat. Pandemi Covid-19 menyerang setiap negara secara frontal tanpa memandang suku, bangsa, dan agama maka penangan yang dilakukan pun harus sejalan dengan sikap alamiah juga.
Sejumlah langkah telah ditempuh oleh setiap negara dalam penangan pandemi Covid-19 tidak terlepas dari sistem yang dianut oleh negara tersebut. Tiongkok sebagai negara yang berkiblat kepada sosialisme-komunisme dikatakan cukup berhasil menerapkan lockdown di Kota Wuhan.
Komunisme menuntut setiap warga negara benar-benar digerakkan oleh sekelompok elit politik dan partai yang mengatasnamakan negara. Mau tidak mau apa pun kebijakan pemerinah sosialis dan komunis merupakan hal baku tanpa tawaran berarti dari warga negara. Orang yang tidak manut pada kebijakan negara akan mendapatkan sanksi berat. Mungkin inilah sisi positif sistem sosialis yang diterapkan oleh negara-negara penganutnya seperti Tiongkok dan Vietnam.
Tidak dimungkiri, sistem ini juga pada sisi lain memiliki kelemahan: kemerdekaan individu diberangus; negara benar-benar merengkuh kedaulatan rakyat sepenuhnya; individu bergerak dalam komando segelintir elit yang otoriter. Dalam kehidupan normal, perlahan namun pasti negara-negara seperti ini akan berubah juga menjadi “negara kapitalis”, Tiongkok adalah contoh lazim dari proses metamorphosis ini.
Sebaliknya, penanganan penyebaran Covid-19 di negara-negara liberal seperti Amerika bagian utara dan Eropa terlihat sering diwarnai oleh wacana tidak berkesudahan. Donald Trump bersama-sama dengan pejabat Gedung Putih hampir setiap hari menyelenggarakan konferensi pers dengan media.
Pernyataan-pernyataan yang kurang penting sering diucapkan dan diberitakan oleh media. Dua minggu lalu, Presiden Trump menyatakan kata-kata yang memicu reaksi beragam komentar akibat ucapannya bahwa virus korona dapat dipulihkan dengan proses injeksi disinfektan ke dalam tubuh dan menyinari tubuh dengan sinar UV.
Terlalu sering membuat pernyataan dan wacana ini juga diikuti oleh warga negara di negara-negara liberal. Mereka cenderung permisif, sering menyatakan segala hal atas alasan kebebasan individu, dan kelemahan lainnya: warga negara yang biasa hidup di bawah pemerintah liberal ini cenderung masa bodoh dan sulit diatur karena telah terbiasa hidup bebas tanpa campur tangan negara. Tidak heran, penyebaran virus korona di negara-negara liberal menempati urutan teratas dibandingkan dengan negara lainnya.
Rakyat Indonesia mudah diatur
Modal sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara penganut demokrasi ini yaitu: mayoritas rakyat Indonesia sebetulnya mudah diatur dan selalu menaati aturan. Penerapan kebijakan penanggulangan penyebaran virus korona pada dasarnya sangat ditaati oleh masyarakat selama pemerintah memberikan kejelasan dan bisa dimengerti oleh masyarakat.
Upaya pemerintah, sebesar atau sekecil apa pun dilakukan untuk kebaikan bersama, meskipun masih ada sekelompok orang yang selalu menyeret-nyeret ke kawasan gelap politik. Sikap ini dapat menjadi pemicu lambatnya penanganan pandemi. Pemerintah pun harus benar-benar memaparkan dengan jelas, jangan samar-samar terhadap kebijakan yang diambil selama pandemi. Sebagai contoh, perbedaan pendapat di lingkungan kementerian dalam penerapan penanganan bencana nonalam di akhir bulan Maret lalu merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi. Masyarakat selalu memerlukan kejelasan daripada perbedaan wacana.
Modal sosial bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara lain yaitu gotong royong. Kita tidak dapat menafikan, tingkat partisipasi dan solidaritas masyarakat justru lebih meningkat di saat pandemi. Akar sejarah bahwa bangsa ini merupakan masyarakat gotong royong atau dalam terma kasundaan disebut “rempug jukung sauyunan” menjadi pondasi kokohnya eksistensi negara ini dari dulu hingga sekarang. Dengan modal sosial ini, sebenarnya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sama sekali bukan persoalan berat bagi bangsa kita.
Di awal pandemi, saat Presiden Joko Widodo mengungumkan kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret lalu, sempat muncul sikap skeptis dari masyarakat dengan lontaran kalimat: bangsa Indonesia sudah terbiasa susah, makan juga alakadarnya, tidak mungkin virus korona bisa menulari orang-orang Indonesia.
Di media sosial juga kita mungkin pernah membaca meme hiburan dengan kalimat: orang Indonesia itu sudah terbiasa hidup dengan polusi, merokok, makan apa saja, virus tidak akan mempan menyerang tubuh orang Indonesia. Kalimat guyon memang dibutuhkan sebagai media pencerahan kepenatan selama krisis, tetapi seiring waktu, peningkatan angka positif orang yang terpapar korona secara eksponensial tidak mungkin dihadapi hanya dengan canda tawa dan gurauan sebuah meme. Perlu solusi dan kebersamaan semua pihak untuk memulihkan negara ini dari pandemi Covid-19.
Beberapa hari sebelum penerapan PSBB
Meskipun orang Indonesia ini diatur jika diberikan informasi yang jelas, selain itu kedisiplinan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar menjadi syarat utama kesuksesannya. Kedisiplinan masyarakat, misalnya, berbanding lurus dengan penerapan aturan baik pra atau selama PSBB. Tanggal 1 Mei 2020 telah diterapkan kewajiban menggunakan masker atau alat pelindung wajah bagi siapa saja yang akan memasuki wilayah Kota Sukabumi.
Pemkot telah melakukan sosialisasi pemakaian masker ini, bahkan jauh-jauh hari disebutkan bahwa pemakaian masker merupakan salah satu protocol kesehatan maksimum pencegahan penularan virus korona. Kendati demikian, kesadaran masyarakat dalam memakai masker masih perlu ditingkatkan, sosialisasi dan edukasi harus benar-benar menyentuh kelompok akar rumput secara utuh. Jangan sampai ada masyarakat yang bertanya-tanya: ada apa, orang-orang pada memakai masker?
Sosialisasi dan informasi aturan main selama PSBB belum merata menyentuh seluruh masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat mengira jika PSBB telah diterapkan siapa pun akan sulit berbelanja, toko-toko tutup, apalagi lama penerapan selama 14 hari. Panic Buying sempat terjadi di Kota Sukabumi, warga harus relas mengantri di salah satu swalayan, kerumunan juga terjadi di salah satu toko pakaian, bahkan jalan protokol di Kota Sukabumi sempat mengalami kemacetan.
Kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB memang membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dalam penyebaran informasi yang benar agar tidak menimbulkan kepanikan dari warga selama penerapannya. Di saat panic buying seperti tadi, mungkin warga memiliki pikiran dari pada nanti harus tidak makan tidak memerdulikan risiko penularan virus korona.
Kemungkinan-kemungkinan selama penerapan PSBB
Bidang-bidang kehidupan dari mulai kesehatan hingga perekonomian telah terdampak oleh pandemi. Dari mulai skenario rendah hingga terburuk telah diprediksi oleh para ahli di bidangnya masing-masing. skenario terburuk akibat pandemi global terhadap perekonomian memang bisa dikatakan merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama yang mendulang nasib di sektor informal.
Penerapan pembatasan sosial berskala besar sudah tentu akan mematikan (men-shut-down) atau lebih tepatnya menidurkan lebih banyak lagi aktivitas perekonomian. Perkantoran dan pertokoan dihentikan dulu beroperasi selama penerapan PSBB, kecuali beberapa aktivitas vital namun dengan pengawasan sangat ketat dan tegas. Jalan-jalan akan terlihat lengang tanpa aktivitas seperti di hari normal.
Di awal penerapan PSBB, tentu saja semua orang harus beradaptasi dengan fenomena yang kita anggap ganjil sebagai manusia modern. Namun, hal ini tetap harus dilakukan dan ditaati demi kebaikan kita juga. Sikap bebal selama penerapan PSBB yang kita pilih justru dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lebih buruk.
Banyak orang –khususnya di Sukabumi- bertanya-tanya: memangnya sudah siapkah kita menerapkan PSBB, bagaimana dengan perekonomian kelompok menengah bawah? Tidak dapat dimungkiri, pasca reformasi memang telah memunculkan sikap masyarakat terlalu menaruh harapan besar kepada pemerintah. Pembagian bansos selama pandemi sangat diharapkan. Namun, sebagai bangsa besar yang telah melalui lintasan perjalanan sejarah sangat panjang, sebetulnya mentalitas bangsa ini benar-benar didominasi oleh sikap berdikari: berdiri di kaki sendiri. Nilai-nilai Pancasila menunjukkan kesemua itu.
Hal yang harus muncul selama penerapan PSBB yaitu kekompokan dan gotong royong dari semua pihak. Agar tidak terulang kasus kematian karena kelaparan selama penerapan PSBB uluran kebaikan dari kelompok “aghniya” kepada masyarakat yang membutuhkan sangat dinantikan.
Masyarakat merupakan organ-organ yang saling melengkapi dalam satu tubuh. Ajaran agama juga mengajarkan bahwamasyarakat ini bagaikan satu tubuh. Semua harus terpenuhi hak dan kewajibannya. Jika diilustrasikan, masyarakat ini merupakan sebuah piramida. Puncak piramida ditempati oleh orang-orang mampu dengan jumlah kecil, sementara piramida di bawahnya ditempati oleh kelompok menengah bawah dengan jumlah besar.
Jika piramida paling bawah ini hancur, seluruh piramida akan ikut hancur. Lem perekat batu-bata piramida yaitu kesadaran untuk tetap bersatu; saling memberi dan menerima; solidaritas dan soliditas; serta saling mengokohkan. Beban terberat akan dirasakan oleh masyarakat yang menempati piramida terbawah, merekalah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerntah dan masyarakat yang menempati piramida puncak.
Yakinlah, kita akan bisa melalui pandemi dan PSBB dengan modal sosial yang telah disebutkan tadi. Kita tentu saja tidak menginginkan tatanan bangsa dan masyarakat kita harus hancur hanya karena virus yang berukuran 0.5 mikrometer. Iya, kan?
