Kata dia, obrolan tentang capres-cawapres bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari seorang gubernur. “Gubernur itu dalam tupoksi-nya tidak ada tupoksi untuk capres-cawapres.
Jadi kalau tanyanya air, saya jawab, tanya apartemen, saya jawab, tanya listrik boleh. Kalau capres/cawapres Pak Presiden (Sohibul Iman) aja yang jawab,” kilah Anies.
Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menegaskan bahwa dirinya tak mengizinkan Anies untuk maju pilpres. Dalam pertemuan itu, kata Sohibul, Anies secara tegas menyampaikan bahwa dirinya diusung oleh PKS dan Gerindra saat maju di Pilkada DKI 2017 lalu.
Oleh sebab itu terkait masalah penyikapan tentang capres/cawapres beliau katakan itu sepenuhnya diserahkan kepada PKS dan Gerindra,” ungkap Sohibul.
Anies, sambung Sohibul, juga mengutarakan niat untuk merampungkan masa bakti selama 5 tahun di DKI Jakarta. Tadi Pak Anies mengingatkan saya, bukan kah Pak Presiden dulu perbincangan kita adalah bahwa saya (Anies) ditugaskan di DKI ini untuk sampai lima tahun.
Tapi itu terpulang kepada partai pengusung, dalam hal ini PKS dan Gerindra,” lanjut Sohibul menuturkan perbincangannya dengan Anies. Atas pernyataan Anies itu, Sohibul menegaskan bahwa PKS tidak akan mengizinkan Anies ikut dalam kontestasi Pilpres 2019.
