JAKARTA— Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menilai positifnya amandemen UUD 1945 terutama terkait peraturan jabatan presiden. Ia menambahkan, amandemen tersebut merupakan kesepakatan reformasi 1998.
“Amandemen empat kali merupakan konsensus atau kesepakatan anggota MPR/DPR waktu itu. Bayangkan kalau tidak ada itu, kita bisa punya presiden seumur hidup sampai sekarang,” ujar Eddy kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Jumat, (18/5).
Ia menilai, saat ini banyak terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan amandemen lagi. “Kalau memang dulu ada GBHN makannya bisa amandemen lagi dengan konsesus dari semua pihak, bukan dari pihak yang lebih kuat pada saat ini,” ujarnya.
Sementara dalam dunia pers, Eddy mengakui kemajuannya amat pesat dibandingkan sebelum reformasi. Namun, ia menyayangkan, karena begitu pesatnya ada yang kebablasan. “Kita ingin kebebasan pers yang bertanggung jawab, tapi sekarang faktanya banyak yang melanggar UU ITE,” tandasnya.
(fiq)
