Bahwa ada kader yang kemudian terseret secara hukum, merupakan bagian dari konsekuensi pada sebuah kekuasaan yang sedang dipercayakan kepada mereka. Persoalan terbukti atau tidak merupakan hal lain. Tetapi dalam politik orang melihat bahwa ada kader NasDem yang terjerat kasus hukum.
“Publik kita ini cenderung mengambil sikap pragmatis ketika melihat sesuatu yang begitu. Selalu mengambil sisi hitam putih. Hal ini yang kita luruskan bahwa NasDem sebagai partai tentu dia punya aturan main. NasDem juga punya semacam kode etik untuk mengikat setiap kader yang duduk di jabatan politik, baik di legislatif maupun di eksekutif. NasDem pasti punya aturan–aturan untuk melokalisir persoalan yang terjadi,” katanya.
Menurut dia, sikap Surya Paloh maupun NasDem secara terbuka, membolehkan tiap kader diproses secara hukum ketika tersangkut masalah hukum, sehingga publik harus bisa memahami itu.
Bagi Ahmad Atang, ke depan akan berdampak sepanjang komunikasi politik itu dilakukan secara baik, pasti publik bisa dijernihkan.
Biarkanlah publik yang akan menyimpulkan apakah ini bagian dari grand design untuk membuat NasDem menjadi terpuruk atau memang di situasi ini memang tercipta oleh kader NasDem sendiri.(*)
