SUKABUMI — Dalam rangka menyikapi maraknya tambang ilegal di Kabupaten Sukabumi, Polres Sukabumi menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk melakukan operasi tambang illegal yang diselenggarakan di Aula Mapolres Sukabumi, (5/2).
Rapat yang diselenggarakan mulai pukul 09.00 WIB, dihadiri Kodim 0622 Sukabumi, Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Kesbanpol Kabupaten Sukabumi dan dinas lainya. Kapolres Sukabumi, AKBP Nuredy Irwansyah Putra melalu Paur Humas Polres Sukabumi, Ipda Aah Saepul Rohman mengatakan, dalam kesempatan ini dibahas wilayah yang menjadi target operasi, kekuatan personil dan cara bertindak dilapangan serta peralatan maupun perlengkapan perorangan yang harus dibawa.
“Koordinasi lintas sektor ini sebagai persiapan untuk melakukan operasi penertiban tambang ilegal yang ada di wilayah hukum Polres Sukabumi,” kata Aah kepada Radar Sukabumi, (5/2).
Menurut Aah, operasi tambang illegal ini sebagai upaya menyelamatkan lingkungan alam. Pasalnya, dampat berdampak negatif terhadap lingkungan seperti yang terjadi dibeberapa wilayah seperti Lebak Banten dan Bogor.
Diduga kuat, diakibatkan rusaknya alam karena adanya kegiatan Penambang Liar Tanpa Ijin (PETI). “Nah, di wilayah hukum Polres Sukabumi juga terdapat kegiatan PETI. Seba itu perlu disikapi secara serius olah semua pihak,” paparnya.
Menurut Aah, masyarakat boleh melakukan penambangan dengan syarat bisa melengkapi perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Silahkan masyarakat melakukan penambangan, tetapi harus mempunyai izin. Mumpung kegiatan penambangan liar di Sukabumi masih kecil, maka kita harus tertibkannya,” ujarnya.
Pihaknya meminta, dinas mengeluarkan ijin kegiatan tambang untuk bersikap tegas apakah kegiatan pertambangan tersebut di izinkan atau tidak. “Sehingga tidak terjadi perdebatan dilapangan serta memudahkan Polri untuk mengambil langkah,” pungkasnya. (bam/d)
