BOGOR — Wali Kota Bogor, Bima Arya memberikan catatan kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub lantaran memberhentikan operasional BISKITA Transpakuan yang masuk ke dalam program Buy The Service (BTS) secara mendadak pada Sabtu (1/1/2021).
Bima Arya menilai, pemberhentian program BTS secara mendadak di seluruh Indonesia itu telah merugikan konsumen termasuk Pemerintah Kota (pemkot). “Tapi tentu karena ini terjadi sangat mendadak, dan merugikan konsumen termasuk Pemkot,” kata Bima Arya saat memberikan keterangan pers terkait operasional BISKITA Transpakuan Bogor di Halte Cidangiang, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (2/1/2022).
Bima mewakili seluruh kota di Indonesia yang saat ini menilai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) terkesan dadakan, sehingga tidak bisa diantisipasi.
“Kami memberikan catatan khusus agar Dirjen Perhubungan Darat memperbaiki proses perencanaan ini dan kami juga sangat menyesalkan mengapa hal ini terjadi secara mendadak,” cetusnya.
Disisi lain, diakui Bima Arya, memang pada akhir tahun 2021 BPTJ sempat menyampaikan wacana bahwa nanti akan ada masa jeda operasi program BTS karena akan ada perubahan dari lelang umum menjadi e-catalog.
Akan tetapi, pada saat itu pihaknya hanya mendapatkan informasi pelaksanaannya akan dilakukan sekitar Januari atau Februari. Sementara, kebijakan ini mulai berlaku pada awal tahun 2022.
“Ya kami terus terang kaget, karena kami tidak mengantisipasi sebelumnya, yang kami antisipasi di bulan Februari dan itu pun akan kita sosialisasikan dan kita antisipasi secara bertahap,” ucap Bima Arya.
Di tempat yang sama, Direktur PDJT Kota Bogor, Lies Permana Lestari memastikan, kebijakan penghentian operasional Biskita Transpakuan sudah disosialisasikan kepada para pegawai hingga pengemudinya, sehingga untuk masalah ini mereka dapat memahaminya.
