SUKABUMI – Ratusan pendemo yang melalukan aksi blokade ruas Jalan Raya Pelabuhan II, tepatnya di depan bunderan pintu masuk PT GSI Cikembar, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, akhirnya membubarkan diri, setelah pemerintah Desa Bojongraharja menhampiri para pendemo pada Kamis (25/04) sekira pukul 15.30 WIB.
Kepala Desa Bojongrahaja, Henhen Suhendar kepada Radar Sukabumi mengatakan, warga yang melakukan aksi demonstrasi ini, karena mereka merasa kecewa degan pihak perusahaan. Lantaran, lamaran kerja yang mereka berikan kepada pihak perusahaan tidak direspon dengan jelas.
“Yang pertama dituntut oleh warga itu kesempatan kami untuk memberikan kami dispensasi untuk warga- warga yang melamar kerja ke PT. GSI. Sebenarnya tahapan-tahapan ke PT GSI itu ada tahapan test, interview, dan ada persyaaratan lainnya,” kata Henhen kepada Radar Sukabumi pada Kamis (25/04).
Sejak awal tahun 2024, sambung Henhen, PT GSI Cikembar ini telah membutuhkan tenaga kerja hingga mengapai sekitar 3000 orang.
Sementara, untuk warga yang difasilitasi pemerintah desa yang sudah masuk bekerja di perusahaan PT GSI Cikembar, sudah mencapai sekitar 1.500 orang. “Hampir 95 persen kita sudah memasilitasi warga dan sisanya tinggal 80 orang lagi yang belum bekerja di perusahaan PT GSI Cikembar itu,” ujarnya.
“Jadi sementara warga dari yang 80 orang ini, kita akan coba verifikasi dulu, karena di sana itu ada warga yang emang sudah lolos, ada 2-3 orang, tapi pas ada panggilan MCU dia tidak hadir. Kita akan minta itu tidak usah test lagi, tinggal nunggu jadwal MCU,” tandasnya.
Selain itu, PT GSI Cikembar ini hanya menerima tenaga kerja dengan pendidikan terakhir mininal SMA sederajat. Namun demikian, masih ada beberapa warga yang dipaksakan masuk bekerja ke PT GSI Cikembar ini, dengan lulusan terakhir SMP sederajat.
“Mudah-mudahan, seminggu ini bisa kelar dan sesuai yang dijanjikan PT GSI, bahwa awal Mei 2024, mereka akan langsung ada panggilan,” timpalnya.
Apabila tidak ada respon yang jelas, maka pemerintah Desa Bojongraharja akan kembali melakukan negosiasi. Namun, jika tidak sesuai dengan komitmen saat ini, maka warga akan melakukan aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak. “Kita akan melakukan aksi lagi, dan desa ada di belakang mereka,” paparnya.
“Makanya tadi saya tantang, kalau ada bukti saya balikan 10 kali lipat uangnya, dan oknumnya saya berhentikan, dan itu pernah terjadi satu kali di perangkat desa dan saya berhentikan, ketika bermain masalah pungli, itu dulu sekitar tahun 2021 kejadiannya,” tandasnya.
“Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada pungli dari desa, itu udah kewajiban kita untuk memfasilitasi warga,” pungkasnya. (Den)
