JAKARTA – Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2019 mendatang. Sebab, penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) sampai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dilakukan.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai ada sejumlah tantangan bagi pemerintah dalam mengejar target perpajakan di tahun politik. Pertama, Yustinus menilai jika kebijakan perpajakan pemerintah harus moderat pada 2019. Jangan sampai, kebijakan tersebut malah menjadi bumerang dan mengacaukan target penerimaan pajak.
“Tantangan menurut saya politik harus stabil, tenang. Karena asumsi semua ini kan harus tenang. Jangan agresif kebijakannya. Itu sensitif terhadap politik. Jadi itu menurut saya penting bagaimana kebijakan bisa moderat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/8).
Kedua, pemerintah diminta tidak terlalu agresif pada pajak di sektor-sektor kecil. Hal itu dinilai juga bisa berdampak buruk bagi penerimaan.
Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan teknologi yang digunakan dalam proses administrasi perpajakan. “Karena data itu kan tetep data, harus dianalisis kan.ini perlu sistem/aplikasi yang untuk mengolah itu,” jelas dia.
Tidak hanya itu, perbaikan kualitas teknologi juga perlu diikuti oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Dia berpendapat, hal itu juga akan meningkatkan kualitas pelayanan di sektor perpajakan menjadi lebih baik. Dampak baiknya, kepatuhan pajak juga berpotensi meningkat.
“Lalu SDM juga, apakah sudah ada yang menganalisis sehingga betul-betul menghasilkan tambahan penerimaan,” tandasnya.
(hap/JPC)
