JAKARTA— Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 yang baru dikeluarkan pemerintah, di dalamnya terdapat relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Paket itu dianggap sebagai kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Maruarar Sirait yang merupakan partai pendukung pemerintah menyerukan agar tetap objektif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat untuk kepentingan rakyat.
“Kita tahu pemerintah tidak ada yang sempurna, pemerintahan siapapun pasti ada kelebihan dan kekurangan tapi kalau ada yang bagus mari kita dukung rame-rame kalau ada yang kurang bagus mari kita kritisi untuk diperbaiki,” ujar Ara biasa disapa saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (21/11).
Dia berharap agar kebijakan yang dianggap tidak bagus buat rakyat itu agar dipertimbangkan kembali. Kemudian DPR juga harus kritis dengan apa yang terjadi dengan kehidupan rakyat.
“Jadi ini pilihan kami. Kami juga tahu sekarang di Istana Bogor sudah ada Ratas, namun sangat senang rasanya kalau pimpinan DPR dan kita semua bersikap objektif,” tegasnya.
Anggota DPR Dapil Sumedang, Majalengka dan Subang ini juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang anti asing. Bagi dia jenis sektor industri yang bisa dikelola oleh asing juga sudah diatur dalam peraturangan perundangan.
“Kita memperjuangkan modal asing yang invesatasinya berat dan berisiko seperti pengeboran minyak di dasar laut yang investasinya triliunan,” pungkasnya.
(rus)
