Seleksi Badan Adhoc KPU Kabupaten Sukabumi Harus Bersih dari Penyelenggara Bermasalah

Kordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Sukabumi, Teguh Hariyanto.
Kordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Sukabumi, Teguh Hariyanto.

SUKABUMI — Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah di mulai sejak 26 Januari 2024 sesuai dengan PKPU no 2 tahun 2024 terkait tahapan dan jadwal pemilihan bupati wakil bupati, walikota dan wakil walikota dan gubernur wakil gubernur.

Kordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Sukabumi, Teguh Hariyanto mengatakan, merujuk dari hal di atas harus ada evaluasi pemilu 2024 kemarin yang telah menyisakan PR bagi penyelenggara KPU.

Bacaan Lainnya

“Hal ini dibuktikan banyaknya temuan dugaan pelanggaran dalam mekanisme maupun berupa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat maupun oleh peserta pemilu ke bawaslu. Salah satunya mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan,” paparnya.

Selanjutnya hari ini KPU tingkat Kabupaten Sukabumi dan Kota dihadapkan dengan persiapan rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc yaitu ppk dan pps. Proses rekrutmen tersebut akan dilakukan sesuai dengan juknis yg dikeluarkan oleh KPU.

“Sebagai organ konstitusi yang diatur dalam Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945, lembaga penyelenggara pemilu memegang peranan penting sebagai jantung pembuatan keputusan politik yang mengatur seleksi kepemimpinan negara secara demokratis, dan berintegritas,” imbuhnya.

Proses seleksi penyelenggara pemilu juga merupakan salah satu kondisi yang strategis untuk menjaga keberlangsungan demokrasi Indonesia saat ini. Para penyelenggara pemilu yang independen, berintegritas tinggi, dan menunjukkan perilaku yang adil dan bijaksana.

“Tentunya menjadi kriteria yang dibutuhkan dalam menghadapi Pemilihan kepala daerah secara serentak 2024 mendatang. Karenanya proses seleksi penyelenggara menjadi sangat krusial karena akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu pada satu sisi, dan kualitas lembaga penyelenggara pemilu pada sisi lain,” tegasnya.

Melalui keputusan no 476 tahun 2024, kpu kab/kota diperintahkan untuk mengadakan seleksi terbuka PPK PPS, keputusan tersebut tentu KPU kabupaten/kota dituntut untuk lebih objektif dalam pelaksanaan rekrutmen badan adhoc baik ppk dan pps, dilaksanakan dengan seleksi terbuka kpu tentunya lebih bisa leluasa merekrut para badan adhoc yg lebih berkualitas dan berintegritas untuk semua KPU kab/kota yang akan melakukan proses rekrutmen.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *