Pencairan Anggaran Perbaikan Rumah Lambat

JAKARTA – Upaya rekonstruksi kawasan Lombok dan Sumbawa pasca gempa menjadi tantangan pasangan gubernur dan wakil gubernur baru Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah. Pasangan yang diusung PKS – Demokrat itu sendiri baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin (19/9).

Ditemui usai pelantikan, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan jika proses rehabiltasi dan rekonstruksi menjadi prioritas utama dalam bekerja. Bahkan, sebelum dilantik, sejumlah upaya informally juga sudah dilakukannya bersama gubernur NTB sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Saat ini, dia mengakui, ada sejumlah tantangan di lapangan yang menjadi kendala upaya rehabilitasi. Salah satunya menyangkut lambatnya proses rehabilitasi rumah menyusul keterlambatan anggaran yang dicairkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Terkait hal itu, pria yang akrab disapa Zul itu mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Bahkan, koordinasi rencananya dilakukan dalam satu dua hari ini. Sama halnya dengan warga NTB, pihaknya juga berharap proses pencairan bisa berlangsung cepat, namun tetap menjaga akuntabilitasnya. “Karena jangan sampai prosesnya cepat tapi jadi masalah,” ujarnya.

Zul mengakui, kebutuhan terhadap rumah beserta sanitasinya termasuk sudah cukup urgent. Pasalnya, wilayah NTB diperkirakan akan segera memasuki musim hujan. “Tidak mungkin masyarakat kami hidup di tenda sederhana, bertumpuk-tumpuk. Mudah-mudahan ketika musim hujan tiba banyak hal baik yang bisa kita selesaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi menuturkan, dalam pertemuan singkat, dirinya telah meminta gubernur NTB untuk fokus langsung bekerja mengawal upaya rekonstruksi. Menurutnya, pembangunan fasilitas umum, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan rumah-rumah membutuhkan pemantauan yang intens. “Tugas utamanya ke sana dulu,” ujarnya.

Terkait keterlambatan dana pencairan perbaikan rumah, Jokowi mengakui dari sisi administrasi, proses pencairan dana harus melalui sejumlah tahapan seperti pantauan lapangan untuk verifikasi. Namun demikian, dia memastikan pemerintah berkomitmen untuk mencairkan secepat mungkin. “Kalau ada yang siap, sudah diverifikasikan tentu saja akan diberikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pihaknya sedang mengajukan dana kepada Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk bantuan rehabilitasi sosial warga terdampak gempa Lombok. Jumlah dana yang diajukan sekitar Rp 550 miliar.

”Perlindungan sosial ada kebutuhan yang saya sampaikan tadi ada dalam proses pembicaraan dengan BNPB dan Kemenkeu. Itu ada kebutuhan Rp 550 miliar,” ujar Agus usai sosialisasi Asian Para Games di Kemensos, kemarin (19/9).

Dana tersebut diperlukan untuk kebutuhan jatah hidup (jadup) para korban. Selain itu juga untuk bantuan isi hunian atau rumah yang terdampak gempa. Selain itu juga untuk bantuan korban yang mengalami luka-luka. ”Kalau luka kami bisa kerjasama dengan Kemenkes,” ungkap Agus.

Sedangkan santunan yang telah dikucurkan untuk korban meninggal dunia mencapai Rp 235 miliar. Dana itu ditujukan untuk program percepatan dan rehabilitasi pasca gempa. ”Sudah disalurkan. Termasuk disitu untuk santunan keluarga. Beda dengan yang Rp 550 miliar,” imbuh Sekretasis Jenderal Kemensos Hartono Laras.

Lebih lanjut, Agus menuturkan saat ini pihaknya terus memberikan pendampingan kepada masyarakat terdampak gempa. Bantuan berupa pendampingan psikososial itu dilakukan dengan menggandeng para psikolog. ”Kemensos 90an pendamping LDP (Lembaga dukungan psikososial, Red) tersebar di 15 titik. Progesnya bagus secara psikologis sudah mulai pulih,” kata Agus.

 

(far/Jun)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.