Sementara itu, KPK menyatakan tidak berhenti pada penetapan Taufik sebagai tersangka. Sebab, berdasar fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Yahya Fuad menyebut keterlibatan pihak lain. Antara lain, orang-orang dekat Taufik yang berperan sebagai perantara. Ada pula peran kementerian teknis yang berwenang memproritaskan DAK Kebumen.
KPK juga akan meminta keterangan sejumlah anggota DPR yang dianggap terkait dengan kasus tersebut. Hal itu merujuk pada fakta persidangan yang menyebut bahwa Yahya tidak hanya meminta bantuan Taufik terkait alokasi DAK tersebut. Nama-nama anggota DPR muncul dalam tuntutan Yahya.
Mereka, antara lain, Bambang Soesatyo yang kini menjabat sebagai Ketua DPR. Ada pula nama Utut Adianto yang kini menjabat Wakil Ketua DPR. Yahya Fuad juga pernah mengaku meminta bantuan kepada Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy. Namun, di antara nama-nama politisi top itu, tidak satu pun yang bisa memberikan bantuan.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesua (Formappi) Lucius Karus mengakui, pengaruh DPR memang terkadang “tidak gratis”. Ruang parlemen yang bisa mengiming-imingi daerah untuk mendapat kucuran DAK menjadi salah satu celah terjadinya transaksi yang mengarah pada praktik suap. ”Ruang untuk bermain sudah mulai dari proses awal,” ujarnya.
Di sisi lain, KPK belum bisa menyebutkan siapa saja saksi-saksi yang akan diperiksa terkait dengan kasus Taufik. Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi menyatakan, pemeriksaan saksi dilakukan seiring dengan kebutuhan penyidikan. ”Nanti akan kami sampaikan agenda pemeriksaan saksi,” kata Febri kemarin.
(bay/tyo/oni)
