JAKARTA – Direktur Utama PLN, Sofyan Basir rampung menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus suap pengadaan PLTU Riau-1 yang melilit Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Sofyan yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo diperiksa sekitar tujuh jam lamanya.
“Ditanya mengenai tugas saya, kewajiban saya, fungsi saya sesuai dengan fungsi Dirut. Ya saya jelaskan masalah kebijakan dan lain sebagainya,” ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin (20/7).
Sofyan mengungkapkan jika dirinya pernah bertemu dengan Eni dan Johannes di beberapa kesempatan. Namun, saat ditanyai apa pernah melakukan pertemuan dengan kedua tersangka di kediamannya untuk membahas proyek PLTU Riau-1, Sofyan enggan berkomentar lebih lanjut. “Nggak ada, nggak tahu. Tanya penyidik, kita nggak berhak,” tuturnya.
Yang pasti menurut Sofyan, penunjukkan Blackgold Natural Resources diserahkan kepada salah satu anak perusahaan PLN yakni PJB Indonesia. “Begini, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh PT kepada PJB. Ya, Memang itu ketentuannya. Penugasan,” tukasnya.
Sebelumnya, Sofyan Basyir menuturkan PLTU Riau-1 yang memiliki kapsitas 2×300 MW itu merupakan bagian dari proyek 35.000 MW. Proyek bernilai USD 900 juta atau setara Rp 12,6 triliun (kurs Rp 14.000). Itu diperoleh Samantaka yang merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resource Ltd dan konsorsium lewat penunjukkan langsung. “Yang nego kan si konsorsium nego sama kami. Nah, Insya Allah untuk proses dan progres kita akan laksanakan seprofesional mungkin,” kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Senin (16/7).
Selanjutnya, Sofyan menegaskan, kasus yang terjadi antara Blackgold dengan Eni Saragih bukan menjadi lingkup PLN. Dia beralasan masalah konsorsium sudah berada di luar lini PLN maupun PJB. “Kalau ada masalah di konsorsium kita gak bisa dalami. Karena kami urusannya sama anak usaha kami. Konsorsium dan pihak asing (legislatif) itu satu bagian sendiri,” katanya.
