“Selain itu peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan penguatan kelembagaan penanganan bencana. Meskipun kota kecil tidak bisa dipungkiri masalah bencana harus disiapkan sejak awal. Arah kebijakannya yakni perencanaan penanggulangan bencana harus integratif dengan melibatkan kelompok elemen masyarakat dan kolaboratif,” terangnya.
Kota Sukabumi, lanjut Fahmi, dengan Luas 48 km2, secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis memiliki kerawanan bencana IRBI level sedang dan single hazard pada level tinggi.
Sementara longsor, kekeringan, cuaca ekstrem dan letusan gunung berapi level sedang.
Maka dari itu,menghadapi potensi bencana ini, pihaknya memiliki perda penanggulangan bencana pada 2017l lalu.
“Dalam aturan itu mengamanatkan semua elemen masyarakat berperan dalam penanggulangan bencana. Kami pun merevisi rencana tata ruang wilayah ( RT RW) 2018-2039. Disana disebutkan kawasan rawan bencana 49 persen dari luas wilayah dan kawasan lindung 1.440 hektare,” bebernya.
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Setjen, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Laksamana Muda TNI Manahan Simorangkir menerangkan, Wantannas melaksanakan kunjungan daerah yang merupakan program Wantannas.
Wantannas menginginkan, agar data dari daerah untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi ke Presiden.
“Kami memilih isu yang lagi tren berkaitan masalah bencana yang terus terjadi dan bersambungan di daerah, terlebih Wantannas mendapatkan intruksi presiden berkaitan bela negara khususnya ancaman geografi, dimana Wantannas memberikan sosialisasi dan rekomendasi kepada presiden kementerian dan lembaga dalam rangka mitigasi bencana,” pungkasnya. (upi/d)
