PALABUHANRATU — Puluhan petani dari Kecamatan Warungkiara mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalan Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Mereka mengadukan sertifikat tanah program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) yang ditarik kembali oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi setelah acara penyerahan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil pada Jumat (07/2/2020) lalu.
Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, mendapatkan program Tora ini masyarakat petani Warungkiara butuh perjuangan panjang. Kurang lebih 20 tahun. Pada awal Pebruari tahun 2020, harapan mereka terkabulkan dengan diserahkannya 1.200 sertifikat untuk 1.507 petani yang dilaksanakan di Pondok Modern Assalam, Desa Sukaharja Kecamatan Warungkiara.
Pada acara penyerahan, sebelumnya dijadwalkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akan menyerahkannya secara langsung. Namun beliau ada halangan, maka diwakili oleh Sofyan Djalil, selaku menteri Agraria dan Tata Ruang dengan didampingi Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.
“Namun setelah Pak Menteri dan Pak Bupati meninggalkan acara, kurang dari 30 menit sertifikat ditarik kembali oleh BPN Kabupaten Sukabumi dengan alasan belum selesai,” ujar Ketua Forum Petani Warungkiara, Puloh Saepul Anwar dalam acara audensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, kemarin.
Karena percaya, lanjut Puloh, para petani pun mengembalikannya. Namun sayang, hingga sekarang ini sertifikat tersebut tak kunjung juga diberikan. Padahal ia mengaku sudah beberapa kali mendatangi BPN dan mengirimkan surat, namun tak kunjung juga sertifikat tersebut diberikan.
“Alasannya yang terakhir kami terima adalah harus ada Peraturan Bupati. Menurut kami ini janggal, lantaran dalam peraturan seatasnya tidak ada yang menyebutkan harus ada itu. Ini ada apa dengan BPN,” imbuhnya.
