WARUNGKIARA – Seribu lebih petani penggarap di Kecamatan Warungkiara berkumpul pada akhir pekan kemarin. Mereka mendeklarasikan diri dalam Forum Petani Penggarap Warungkiara (FPPW). Tujuannya selain membuktikan kuatnya persatuan diantara mereka, juga untuk memaksimalkan perjuangan dalam program reforma agraria yang sudah diputuskan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pantauan Radar Sukabumi, selain ribuan petani, para kepala desa dan Muspika Kecamatan Warungkiara yang hadir, pejabat teras pemerintah Kabupaten Sukabumi pun nampak berada di tengah-tengah mereka. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Reni Marlinawati hadir dalam deklarasi itu.
Ketua FPPW, Puloh Saepul Anwar mengatakan, pada menjelang akhir tahun 2018 kemarin, Kecamatan Warungkiara merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam daftar penerima program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dengan objek tanah eks HGU PT Sugih Mukti.
Selaku petani yang sudah lama bermimpi mendapatkan legalitas aset dan aspek, tentunya menyambut baik program tersebut. “Perjuangan kami untuk legalisasi aset dan aspek ini tentu tidak singkat, butuh waktu yang cukup panjang.
Makanya kami sangat menyambut baik dengan adanya program Tora di wilayah Kecamatan Warungkiara ini. Ini adalah mimpi besar kami selama ini,” ujar Puloh Saepul Anwar kepada Radar Sukabumi, kemarin.
Menurut Puloh, dengan adanya deklarasi ini, menjadi bukti bahwa petani penggarap lahan eks HGU PT Sugih Mukti menyambut baik adanya program Tora. Dengan adanya para pihak yang memiliki kewenangan dalam deklarasi, ia pun berharap perjuangan legalisasi aset dan aspek ini mendapat dukungan untuk percepatan program.
