Pada dasarnya bencana longsor dan banjir terjadi akibat masyarakat dan pemerintahnya tidak mengindahkan lingkungan dengan memudahkan pengusaha lokal ataupun luar daerah yang beroperasi secara serakah merusak lingkungan akibatnya bencana itu datang.
Pencegahan dengan program Proklim harusnya mendapatkan dorongan penuh dari pemerintah, tak hanya salah satu dinas saja yang begerak tapi setidaknya dinas-dinas lain juga ikut terlibat dalam program proklim ini dengan melakukan pembuatan biopori dan penghijauan dan pembuatan sumur resapan hingga gerakan sedekah oksigen dan penghematan energi.
“Jadi, dalam Proklim ini masyarakat tidak sekedar diberikan teori tetapi juga praktik secara langsung agar warga bisa melakukan penataan lingkungan secara bersama-sama,” kata Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Abdul Qodir kepada koran ini, kemarin (25/10).
Memang, sebelumnya sambung dia, DLH pun telah melakukan sosialisasi tahap awal kepada seluruh ketua RT/RW di Kabupaten Sukabumi. Pemerintah menggencarkan Proklim untuk mengatasi seperti banjir dan genangan di pemukiman, kebersihan, pengangguran dan pengolahan limbah.
“Kampung Iklim adalah lokasi setingkat Rukun Warga (RW) yang masyarakatnya telah melakukan upaya penyesuaian dan penurunan dampak perubahan iklim secara berkesinambungan,” ujarnya.
Tak hanya itu, kampung iklim ini juga berfungsi untuk membuat lingkungan bersih, nyaman, hijau dan bebas banjir. Oleh karena itu, dalam implementasinya warga diajak untuk melaksanakan gotong royong dan bersinergi dengan Pemerintah maupun swasta. Hasilnya akan meningkatan ekonomi warga setempat.
