SUKABUMI – Angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi nampaknya bakal terus bertambah. Hal ini seiring dengan makin banyaknya buruh pabrik yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi mencatat, terdapat belasan ribu buruh yang berkerja di sektor industri padat karya atau garmen sudah dilakukan PHK. Ini terjadi karena dampak dari terjadinya krisis global.
Ketua DPK Apindo Kabupaten Sukabumi, Sudarno kepada Radar Sukabumi mengatakan, berdasarkan update data pada Rabu (21/09) sekitar pukul 14.43 WIB, terdapat 11.335 karyawan kena PHK. “Jumlah tersebut berasal dari 23 perusahaan sektor industri padat karya,” bebernya kepada Radar Sukabumi, kemarin (21/09).
Berdasarkan data sementara, dari jumlah total 72 perusahaan yang tercatat sebagai anggota Apindo, hanya ada sekitar 35 perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang padat karya. Sedangkan, hampir 50 persen jumlah perusahaan yang terdata di Apindo dapat terkena dampak dari krisis global.
Dari 72 perusahaan tersebut, sampai saat ini belum ada laporan mengenai perusahaan yang dinyatakan tutup atau tidak beroperasi akibat dampak dari resesi ekonomi global tersebut. Hanya saja, banyak yang melakukan pengurangan jam kerja, pengurangan hari kerja dan meliburkan sebagian atau seluruhnya di bagian produksi.
Apabila kondisi resesi ekonomi global tidak segera berakhir, maka akan sangat dimungkinkan jumlah tenaga kerja atau karyawan yang akan terkena PHK jumlahnya akan terus bertambah.
“Kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, supaya bisa mengambil kebijakan atau keputusan untuk memberikan perlindungan perkembangan dan keberlangsungan sektor industri, khususnya sektor industri padat karya. Karena, sektor industri padat karya yang paling banyak menyerap tenaga kerja,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Usman Jaelani mengatakan, pihaknya mengaku telah mendapatkan laporan tersebut dari Apindo melalui Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial.
“Jadi informasi dari Pak Kabid itu, bukan PHK massal pada ribuan buruh yah. Tetapi, ribuan buruh itu tidak bekerja lagi karena masa kontrak kerjanya sudah habis dan tidak bisa diperpanjang. Sebab, memang eskpor tidak bisa berjalan karena dampak krisis global. Sehinga, pihak perusahaan tidak memperpanjang konrak kerja para karyawannya,” jelasa Usman.
Menurutnya, dampak krisis global ini, tidak bisa dihindari secara langsung dan bukan hanya berdampak di Kabupaten Sukabumi saja, tetapi hampir semua darerah di Indonesia. Dirinya pun berharap dampak krisis ekonomi global akibat perang Uni Soviet dengan Ukraina ini dapat segera berakhir. Lantaran, pengaruhnya cukup besar terhadap keberlangsungan industri padat karya di Kabupaten Sukabumi.
“Industri padat karya di Kabupaten Sukabumi ini, mayoritasnya untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke negara Eropa. Sehingga secara otomatis, akibat krisis global itu akan terkena dampaknya hingga para buruh terancam PHK,” tandasnya.
Sebab itu, pemerintah daerah melalui Dinakertrans saat ini tengah melakukan kajian dan memang antisipasi yang mungkin bisa dilakukan sementara yakni melalui program padat karya. “Kita akan atasi dan sudah mengajukan program untuk pelatihan kerja kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi di BLK,” papar Usman.
Pihaknya menambahkan, program padat karya ini disamping bisa mempekerjakan mereka yang mengalami pengangguran, juga infrastuktur bisa terbangun. Namun demikian, itu tergantung dari anggaran yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam menyikapi krisis global.
Pelatihan melalui padat karya ini sangat penting dilakukan, agar mereka atau warga yang menganggur memiliki skill yang baik. Sehingga, dapat bersaing. “Kita juga melakukan terobosan baru dengan cara memfasilitasi warga Kabupaten Sukabumi yang siap bekerja ke luar negeri. Seperti Negara Inggris, Malaysia, Belanda dan lainnya,” pungkasnya. (den)
