SUKABUMI – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti akses pendidikan tinggi. Sebab masih banyak lulusan SMA sederajat yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 1,8 juta siswa.
Pejabat yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, setiap tahun ada 3,7 juta lulusan pendidikan menengah. Meliputi SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan sejenisnya. ’’(Sebanyak, Red) 1,8 juta anak terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi,’’ katanya saat memberikan sambutan dalam wisuda virtual Universitas Terbuka (UT), Selasa (24/11).
Dia menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat masih banyak lulusan pendidikan menengah tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Diantaranya adalah akses. Khususnya untuk wilayah di luar pulau Jawa. Politisi Partai Golkar itu mengatakan jumlah kampus di luar pulau Jawa terbatas. Sehingga menambah persoalan keterbatasan akses mengenyam pendidikan tinggi.
Menurut dia persoalan akses perguruan tinggi harus bisa dipecahkan. Apalagi pendidikan tinggi adalah salah satu kunci dalam pembangunan SDM unggul. Sebagaimana menjadi visi pemerintah saat ini. Untuk itu dia berpesan pemerintah untuk fokus melakukan pemerataan akses pendidikan tinggi.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menyinggung keberadaan SDM unggul dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dia menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, IPM DKI Jakarta tercatat 80,76 poin. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan IPM di Papua yang berada di angka 60,84 poin.
’’Kunci pembangunan SDM unggul adalah pendidikan. Terutama pendidikan tinggi,’’ katanya. Untuk itu dia kembali mengingatkan supaya pembangunan SDM unggul menjadi prioritas pembangunan nasional.
Bamsoet mengakui mengatasi persoalan akses pendidikan tinggi tidak mudah. Tetapi dengan perkembangan teknologi saat ini, membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bisa dilakukan dengan mudah. Di antaranya adalah menjalankan layanan pendidikan tinggi berbasis online atau jarak jauh.
’’Pembelajaran jarak jauh di UT (Universitas Terbuka) bisa menjadi platform yang baik,’’ katanya. Dia juga menyambut baik di tengah pandemi Covid-19 ini UT mengedepankan semangat berbagi dan bekerjasama.
Diantaranya adalah memberikan akses materi kuliah online kepada belasan perguruan tinggi lain yang sudah bekerjasama. Selain itu juga melakukan kolaborasi untuk peningkatan kapasitas dosen untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
Rektor UT Ojat Darojat mengatakan banyaknya lulusan pendidikan menengah yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu adalah masalah kronis. ’’Sudah lama terjadi,’’ katanya.
Menurut Ojat ada dua penyebab utama. Yaitu akses dan ekonomi atau pembiayaan. Dia mengatakan perguruan tinggi, khususnya yang konvensional, umumnya ada di pusat kota atau kabupaten. Sehingga mahasiswa di daerah terpencil kesulitan akses. Mereka tidak bisa meninggalkan kampung halaman.
Kemudian soal biaya, Ojat mengakui bahwa ongkos pendidikan tinggi itu mahal. Sebab biaya riil penyelenggaraan pendidikan tinggi mahal sedangkan mahasiswanya tidak banyak. Berbeda dengan di UT, karena jumlah mahasiswanya mencapai 300 ribu orang lebih, maka biaya kuliahnya relatif terjangkau. Misalnya biasa per SKS-nya sekitar Rp30 ribu sampai Rp60 ribu per SKS. (hil)
