SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengkritisi Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menangani pandemi virus corona atau covid-19. Keterlambatan pemerintah dalam mengkonfirmasi virus berasal dari Wuhan dapat dilihat dari jejak digital para menteri yang terkesan meremahkan corona.
“Para pejabat berkomentar benada meremehkan corona. Ada yang jumawa bahwa Indonesia tidak mungkin kemasukan corona Ada juga yang meledek bahwa corona tidak mungkin masuk Indonesia karena izinnya berbelit-belit. Bahkan menantang Harvard University untuk membuktikan keberadaan corona di Indonesia,” kata Heri Gunawan kepada Radarsukabumicom, Jumat (27/3/2020).
Sebelumnya dilaporkan bahwa tingkat kematian Covid-19 di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 8,7 persen. Angka tersebut dua kali lipat di atas rata-rata dunia yang hanya 4 persen.
Tingginya tingkat kematian corona di Indonesia membuktikan bahwa pemerintah lambat dalam mengantisipasi pandemi corona di Indonesia.
Hergun, sapaan akrabnya, melanjutkan bahwa sikap yang ditunjukkan para elit Indonesia menunjukkan ketidaksiapan dalam menghadapi serangan Covid-19. Sehingga saat diumumkan kali pertama kasus positif corona pada 2 Maret 2020 semuanya tidak siap menghadapinya. “Akibatnya jumlah positif terus bertambah dan jumlah yang meninggal dunia pun mengalami lonjakan yang cepat,” tutur Ketua DPP Gerindra ini.
Ironisnya, kata Heri lagi, Indonesia terkesan gengsi untuk belajar dari negara-negara terdampak corona terlebih dahulu. Saat corona masuk Indonesia, semua tidak siap bahkan APD dan masker pun mengalami kelangkaan yang signifikan.
“Saat ini, kondisinya sudah berbeda. Walaupun relatif terlambat, penanganan yang dilakukan pemerintah sudah lebih baik, aksi cepat tanggap yang dilakukan dalam mengevaluasi warganya terkait Covid-19 tentunya telah sesuai prosedur dari arahan lembaga kesehatan,” ujarnya.
PHYSICAL DISTANCING
Ketua Kelompok Fraksi Gerindra DPR RI ini menilai program physical distancing secara keseluruhan dapat diklaim baru efektif sebesar 50 persen. Namun program yang digalakkan oleh pemerintah semisal belajar di rumah dan bekerja di rumah untuk ASN dapat dikatakan berhasil. Namun tidak bagi pegawai informal dan swasta.
