JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya secara resmi mencabut rekomendasi dan dukungan yang pernah diberikan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, yakni Amon Djobo-Irman Duru.
Pencabutan dukungan tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP yang ditujukan kepada DPC Kabupaten Alor. Surat ini bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani Ketua Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira membenarkan surat tersebut. Menurutnya Bupati Alor Amon Djobo yang notabene-nya sebagai kepala daerah tidak pantas marah-marah dengan kata-kata makian terhadap petugas Kementerian Sosial (Kemensos).
“Perilaku Bupati Alor yang mencaci maki Menteri Mosial dan Ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis (3/6).
Andreas mengatakan, Amon Djobo bukan kali ini saja berkasus. Amon pernah dilaporkan ke polisi karena menghina dan mengancam pejabat Kasilog Korem 161/Wira Sakti yakni Kolonel Cpl Imanuel Yoram Dionisius Adoe.
“Tampaknya pola perilaku tidak pantas seperti ini merupakan kejadian berulang karena perilaku seperti ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel,” katanya.
Anggota Komisi X DPR ini mengatakan, perilaku Amon Djobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Namun malah mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali.
“Ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini agar memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya,” tuturnya.
Diketahui, Bupati Alor Amon Djobo memarahi pegawai Kemensos dan menyinggung Mensos Tri Rismaharini viral di media sosial.
Aksi Amon memarahi dua pegawai Kemensos dan menyinggung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Mensos Tri Rismaharini itu terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik. Amon menyoroti pembagian bantuan PKH yang disalurkan melalui DPRD setempat, bukan melalui Pemda.
“Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, menteri model apa model begitu,” kata Amon dalam video tersebut.
Amon memarahi dua pegawai Kemensos itu sembari duduk di sisi kiri keduanya. Dia lalu mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengurus PKH di daerah.(jpg)
