Warga Muhammadiyah Kota Sukabumi ‘Diharamkan’ Sekolahkan Anaknya ke Ponpes Al-Zaytun

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menghadir Pembukaan Musyawarah Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Sukabumi digelar GOR Merdeka Kota Sukabumi Sabtu (24/6/2023).

SUKABUMI– Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, Ade Rahmatullah menyinggung keberadaan Pesantren Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang, sebagai lembaga pendidikan yang diduga menyimpang. Bahkan, dirinya ‘mengharamkan’ warga Muhammadiyah khususnya di Kota Sukabumi untuk menyekolahkan anaknya di pesantren tersebut.

“Itu (Pesantren Al-Zaytun,red) Ideologi multikultuarisme, yang faham plurarisme nya kebablasan, liberalismenya kebablasan, sehingga harus ada pengerem karena tidak nyaman. Masa di pesantren salamnya salam Yahudi. Untuk itu kita larang warga Muhammadiyah menyekolahkan ke Al-Zaytun, karena menyangkut akidah yang mana ideologi dasar yang menyangkut usuludin,” tegas Ade disela-sela kegiatan Musyawarah daerah (Musda) ke-1 dan Aisyiyah ke-4 Kota Sukabumi, di GOR Merdeka Kota Sukabumi, Sabtu (24/6/2023).

Namun demikian, sambung Ade, pihaknya menyakini tidak ada warga Muhammadiyah di Kota Sukabumi yang akan memasukkan anaknya ke Al-Zaytun. Sebab, semua sudah memahami ajaran dan pendidikan yang diberikan di ponpes yang kini sedang viral itu. “Insha Allah tidak ada, karena semuanya sudah faham betul,” sambungnya.

Ade menyebutkan, selain ajaran dan ideologi diduga menyimpang, hal lain juga menjadi sorotan, salah satunya keberadaan tanah garapan yang dikuasai Ponpes yang terletak di desa Mekarjaya, kecamatan Gantar, kabupaten Indramayu, provinsi Jawa Barat, itu. Di mana penguasaan hak kepemilikan tanah juga diduga bermasalah dan dinilai menyalahi aturan.

“Dari sisi penguasaan hak kepemilikan tanahnya pun itu bermasalah, karena sesuai aturan agraria tidak boleh lebih dari 1.500 hektar itu tidak boleh,” tambah dia.
Untuk itu, sikap Muhammadiyah Kota Sukabumi menolak keberadaan Ponpes Al-Zaytun dari sisi ideologi, sesuai arahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Kita menolak karena Ideologinya sudah bertentangan dengan akidah serta beberpa persoalan lainnya,” imbuh dia.

Sebelumnya, pertemuan antara Pimpinan Lembaga Pendidikan Al Zaytun, Panji Gumilang dengan tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berujung antiklimaks. Tim investigasi tidak mendapatkan klarifikasi dan seolah mengikuti aturan main yang ditawarkan oleh Panji Gumilang.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini berlangsung selama kurang lebih satu jam. Selama berada di dalam ruangan, Panji Gumilang enggan memberikan klarifikasi dari sejumlah pertanyaan yang diajukan.

Ia memberikan opsi untuk membawa daftar pertanyaan yang nantinya akan dijawab secara tertulis. Tawaran itu pun diterima, meski belum jelas kapan tenggat waktu yang diberikan. (why)

Pos terkait