SUKABUMI — Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Abdul Muiz mengatakan, penghapusan tenaga honorer di tubuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan menjadi masalah baru. Bahkan dirinya menyebutkan, jika tanpa persiapan dan skema yang matang akan menjadi buah simalakama bagi pemda.
Pasalnya, RSUD dan Pemerintah Daerah harus menanggung beban berat terkait pembiayaan PPPK yang dibebankan kepada Pemda. disatu sisi mereka adalah tenaga trampil yang sudah berpengalaman dan punya peran strategis serta sangat dibutuhkan oleh instansi.
“Ketika PPPK dibuka lebar-lebar sekala nasional, maka honorer lokal menjadi korban. padahal investasi SDM sangat mahal. boleh jadi mereka akan kehilangan mata pencaharian. Harus dicari skema yang lebih arif dan perlu persiapan yang matang. Kalau tidak akan menjadi buah simalakama bagi Pemda, “jelas Abdul Muiz dalam Pesan singkatnya
Menurutnya, Khusus untuk SDM Kesehatan ini SDM yang strategis, terutama terkait dgn IPM. Dan sangat dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat luas, yang ada saat sudah masih sangat minim terlebih dari sisi pemerataan. Untuk itu dirinya meminta kepada Komisi di DPR pusat dalam hal ini Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan perlu memberikan masukan dan mengusulkan skema pembiayaan sharing antara pusat, dan daerah.
“Kalau lah semua dibebankan kepada daerah terlebih 2 tahun lebih paska pandemi, kemampuan keuangan daerah baru dalam tahap perbaikan, dan beban masyarakat akibat pandemi belum pulih betul. kebijakan tersebut dirasa sangat tergesa-gesa dan belum dipersiapkan secara matang plus minus dan dampak yang harus ditangung Pemda dan termasuk dalam kontek memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, “tukasnya.
Saat iini, para honorer dalam kondisi galau, dan menyampaikan kondisi psikologis yang berat terkait kebijakan diatas, perlu dicari solusi dan kebijakan yang tepat , berkeadialan dan tidak menimbulkan permasalahan baru paska pandemi Covid 19. Semua harus berfikir jernih dan mencari jalan terbaik baik para honorer yang telah berjasa dimasa-masa sulit pandemi kemarin.
“Jumlah honorer sangat banyak dan kuota CPNS dan PPPK sangatlah terbatas sesuai dengan kemampuan keungan daerah, “tukasnya. (adv)
