BANDUNG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung mengaku sulit bila instansinya harus mengawasi para pendatang yang menetap di wilayahnya termasuk bila orang tersebut merupakan jaringan teroris.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Salimin menyebut sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pihaknya hanya bertanggung jawab dalam beberapa tahap kepengurusan administrasi penduduk seperti pembuatan identitas atau hal lain.
“Selama (pendatang) tidak pindah kependudukannya bukan warga kita. Beda kalau orang baru itu daftar kesini pasti sudah ada datanya. Kan mereka mengurus KTP sementara, surat tinggal sementara dan segala macamnya,” ujarnya, Jumat (22/6).
Salimin menambahkan pihaknya pun tidak bisa melakukan langkah seperti inspeksi mendadak meneliti setiap warga baru yang datang ke ibukota Soreang. Apalagi bila barometernya hanya dari permohonan pengajuan surat pindah dari warga tersebut.
“Kalau untuk masalah warga yang berafiliasi dengan aksi teroris itu maaf bukan kewenangan saya. Saya hanya menunjukan data saja ketika ada permintaan misalnya dari pihak intel. Tolong (warga) ini dicek. Baru saya buka datanya,” ungkap Salimin.
Berdasarkan pengalaman, lanjut dia, pendatang yang resmi melakukan permohonan dan izin cenderung menempati kawasan industri. Untuk pendatang asing yang hanya menetap dalam waktu singkat dikatakan Salimin susah terdeteksi.
