BOGOR— Anggota DPRD provinsi Jawa Barat (Jabar), Rudi Harsa Tanaya Menyayangkan pembangunan proyek double track hingga Kota Sukabumi itu ternyata masih menjadi kendala bagi semua warga yang terdampak. Berbagai keluhan diterimanya saat menyambangi Kelurahan Bondongan, beberapa hari yang lalu.
Rudi yang berniat untuk bertemu dengan konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) Kota Bogor justru dihadapkan pada persoalan semacam itu.
“Yang luar biasa terkait permasalahan rel kereta double track itu. Setelah mendengarkan keluhan warga, saya secara pribadi menyesalkan pemerintah kota (pemkot) Bogor yang lepas tangan. Mulai dari pembayaran (uang kerahiman) dan sebagainya yang langsung dari DJKA (Direktorat Jenderal Perekretaapian) ke warga, warga mesti pindah, mereka tidak tahu kemana,” ungkapnya yang ditemui Radar Bogor, usai menemui konstituennya di Kecamayan Tanah Sareal, Kamis (12/11).
Ia melanjutkan, pemkot Bogor seharusnya mewadahi kegelisahan warga terhadap tempat tinggalnya. Pembayaran uang kerahiman bukan berarti mereka sudah harus lepas tangan terhadap warganya.
Apalagi, mereka yang terdampak jalur double track itu bisa saja merupakan warga yang selama ini juga sudah rutin berkontribusi dan menyumbangkan retribusi bagi Kota Bogor bertahun-tahun.
Menurut lelaki dari fraksi Partai Demokrasi Indoneaia Perjuangan ini, pemkot Bogor secara moral harus tetap hadir untuk warganya. Setidaknya, mereka bisa menawarkan solusi untuk hunian atau tempat tinggal sementara bagi mereka. Jika tidak, masyarakat di sekitar jalur double track itu terkesan berjuang sendirian karena tak mendapat payung pemkot.
