SUKABUMI – Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sukabumi Jaka Susila tegas menolak ide penundaan Pemilu 2024. Gagasan tersebut sebelumnya dimunculkan oleh tiga partai politik, yakni PKB, PAN dan Golkar.
“Penundaan Pemilu 2024 merupakan ancaman dan potensi bencana terhadap demokrasi dan politik di Indonesia. Sehingga PBB tegas menolaknya,” kata Jaka Susila kepada Radar Sukabumi, Minggu (13/3).
Menrutu Jaka, jika dikaji dengan aturan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya secara spesifik. Kalaupun penundaan pemilu terpaksa dilakukan, harus melalui tiga cara yang sesuai dengan konstitusi. Pertama, dengan amandemen UUD 1945, dekrit presiden, atau presiden membuat konvensi ketatanegaraan.
“Penundaan pemilu menurut kami sebagai bentuk diktator gaya baru dan cenderung beraroma korup. Gagasan itu juga sebagai upaya memperpanjang masa jabatan presiden dan berpihak pada kepentignan penguasa dan konglomerat,” tegas Jaka.
Jaka juga menilai bahwa penundaan pemilu masih berpotensi terjadi dengan kondisi bahwa anggaran pelaksanaan pemilu tidak ada. Namun, menurutnya alasan menunda pemilu dengan tidak adanya anggaran akan menimbulkan pertanyaan baru.
“Sementara, pemerintah mau memindahkan ibu kota negara. Ini kan ironis dan jadi pertanyaan,” tutur Jaka.
Kendati demikian, kata Jaka lagi, gagasan penundaan pemilu dapat terwujud jika terjadi kesepakatan politik yang sangat masif.
“Dengan komposisi partai penguasa dengan parlemennya saat ini, sangat memungkinkan penundaan pemilu terjadi. Kalau mereka sepakat,” tukas Jaka. (izo)
