SUKABUMI, RADAR SUKABUMI – Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sukabumi Jaka Susila mendesak kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum DPP KNPI Hari Pertama. Diketahu pada Senin (21/2) lalu, Haris dianiaya oleh orang tak dikenal (OTK) saat akan bersaksi terhadap sidang “Allahmu Lemah” Ferdinan Hutahaean.
“Saya mengecam tindakan penyerangan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama itu,” kata Jaka kepada Radar Sukabumi pada Selasa (22/02).
Menurut Jaka, segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan. Untuk itu, PBB Kabupaten Sukabumi mengecam dan mengutuk keras perbuatan yang dilakukan sekelompok orang yang telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Ketum KNPI Haris Pertama tersebut.
“Saya meminta agar pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus itu, agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Penyelidikan diminta tidak hanya pada orang-orang yang melakukan penganiayaan tapi juga aktor intelektualnya,” paparnya.
Jaka berharap, setelah kasus pengeroyokan yang menimpa Ketua DPP KNPI Haris Pertama dilaporkan ke Polda Metro Jaya, maka pihak kepolisian diharapkan dapat segera mengungkap motif penganiayaan serta dalangnya. “Saya berharap ini bisa diungkap dengan cepat,” tandasnya.
Dirinya menambahkan, sebagai bangsa yang dikenal santun dan beradab, maka perbuatan tersebut sungguh memalukan dan tidak berprikemanusiaan. Terlebih lagi, Ketua KNPI yang kini menjadi korban pengeroyokan tersebut, merupakan simbol keberhimpunan pemuda di Indonesia yang perlu adanya penjagaan yang ketat dari pihak terkait agar keamanan diri dan psikologi terjaga.
“Apalagi sekarang ini kondisinya masih kritis dan tidak menutup kemungkinan ada ancaman-ancaman selanjutnya. Kami mengajak kepada seluruh elemen pemuda agar memberikan dukungan moral kepada Ketua KNPI ini dan kepada pihak kepolisian harus segera mencari para pelaku dan ditindak tegas. Karena, cara-cara premanisme seperti tersebut tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia, sebab Indonesia negara demokrasi,” pungkasnya. (Den/d)
