SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Pada September mendatang, Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Sukabumi bakal turun gunung kepada setiap SKPD yang melaksanakan anggaran Covid-19.
Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Sukabumi, Usep Wawan menjabarkan, setelah rapat perdana yang gelar beberapa waktu lalu dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi, pihaknya bakal melakukan pengecekan langsung kelapangan.
“Langkah selanjutnya, kami akan langsung turun kelapangan untuk memastikan anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan tepat guna,” terang Usep kepada Radar Sukabumi, Kamis (13/8/2020).
Adapun yang menjadi sorotan Pansus, lanjut politisi partai besutan Prabowo Subianto ini, slaah satunya adalah penataan ruang isolasi yang ada di dua rumah sakit daerah yang nilainya hingga belasan milyar rupiah.
“Di bidang kesehatan, yang akan kami cek langsung itu penataan ruang isolasi, ada dua titik lokasinya di rumah sakit milik pemerintah, ada yang anggarannya Rp 13 miliar lebih dan Rp 8,5 miliar lebih, kami akan cek itu,” sebutnya.
Sedangkan dibidang Jaring Pengaman Sosial (JPS), lanjut pria berkacamata ini, kendati sebelunya sudah cukup terjawab, tapi pihanya tetap akan melakukan pemantauan kelapangan dan melakukan uji petik untuk memastikan dalam pendistribusiannya berjalan dengan baik.
“Bansos yang sudah disalurkan, maupun yang akan disalurkan kami akan awasi, termasuk nanti akan melakukan uji petik ke lapangan,” ujarnya.
Yang terakhir, masih kata Usep, dibidang ekonomi, pihaknya juga bakal mendatangi para SKPD yang melaksanakan kegiatan pemuihan ekonomi di Kabupaten Sukabumi untuk memastikan recovery ekonomi tersebut dilakukan dengan baik atau sebaliknya.
“Anggaran untuk recovery ekonomi di Kabupaten Sukabumi ini kurang ada Rp 3 Miliar, nah itu disebar ke bebrpaa SKPD, dan setiap penatakelolaan hingga pelaksanaannya akan kami awasi,” ucapnya.
Usep juga memastikan, pembentukan pansus Covid ini tidak lain merupakan atensi dari masyarakat. Selain itu, pembentukan Pansus tersebut tidak merogoh kocek anggaran sedikitpun.
“Kalau anggaran secara khusus pansus itu tidak ada sama sekali, tapi itu tidak menjadi ukuran semangat kami. Jadi, untuk pansus itu hanya ada anggaran reguler saja, Rp 350 ribu per kunjungan kerja,” pungkasnya. (upi/rs)
