JAKARTA–Amnesty Internasional berharap Pemerintah Indonesia berperan lebih besar dalam menyelesaikan kejahatan kemanusiaan di Rakhine, Myanmar yang saat ini sedang menimpa Muslim Rohingya. Pasalnya, situasi Rakhine saat ini dinilai Amnesty Internasional semakin mengenaskan, terlebih usai tewasnya 400 warga sipil dan mengungsinya ribuan penduduk Rohingya ke Banglades.
“Pemerintah Indonesia sepatutnya mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk serangan bersenjata kepada penduduk sipil di Rakhine,” kata Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional di Kantor Amnesty Internasional, Gedung HDI Hive, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).
Dari pemantauannya, Amnesty Internasional melaporkan pada 2016 lalu, aparat bersenjata Myanmar telah sengaja melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, menembak secara serampangan di desa-desa dan merusak tempat tinggal serta harta benda para warga sipil.
“Mereka menembaknya secara serampangan, menangkap pemuda Rohingya tanpa alasan, juga memperkosa perempuan Rohingya. Merusak tempat tinggal juga harta benda,” tuturnya.
Dalam pandangan Myanmar, eksistensi Rohingya dan milisi Rakhine adalah ancaman atas kedaulatan negaranya. Milisi Rakhine pada serangan 25 Agustus 2017 menewaskan 32 jiwa, dengan 11 di antaranya adalah aparat keamanan Myanmar.
“Ini dianggap mereka mengancam dan potensi bahaya hilangnya kekuasaan Myanmar di Rakhine. Jadi ada serangan ‘balas dendam’ untuk menghabisi mereka secara keseluruhan,” ujarnya.
Maka dalam menyelesaikan hal ini, Amnesty Internasional melihat dua poin yang dapat Indonesia lakukan, pertama upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan kejahatan HAM kepada Rohingya dan kedua adalah mendesak Myanmar mengizinkan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017.
“Hal ini untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggung jawab pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi korban. Tanpa itu, ini hanya akan memperpanjang penderitaan mereka,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah Myanmar untuk menghormati hak kemanusiaan atau HAM manusia warga Rohingya.
“Myanmar harus memberikan penghormatan terhadap hak kemanusiaan, tanpa memandang etnis dan agama. Muslim Rohingya harus diberikan perlindungan,” ujar Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos (Radar Sukabumi Group).
Menurut mantan Wakil Ketua MPR ini, tragedi di Rohingya sangat miris terlebih terjadi bersamaan hari raya Idul Adha. Pada momentum itu umat muslim di dunia merayakan dengan berkurban atau berhasil di tanah suci.
Sementara di Rakhine, muslim Rohingya malah berjuang melawan maut. Kalau masih tetap hidup menghadapi militer Myanmar, mereka akan mendapat siksaan yang sangat tidak manusiawi. Sedangkan kaum perempuan menjadi korban pemerkosaan.
Kendati bertubi-tubinya konflik kemanusiaan yang dialami muslim Rohingya, namun Lukman meminta semua pihak untuk menahan diri. Sebab pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah proaktif dan produktif dalam ikut berkonstribusi bagi penyelesaian masalah Rohingya.
“Seperti pemerintah Indonesia telah memfasilitasi terbentuknya Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang beranggota 11 ormas dan lembaga kemanusiaan,” ungkapnya.
Muslim Rohingya Semakin Mengenaskan
Amnesty Internasional: Indonesia Harus Berperan Lebih Besar
Panglima Alqaeda Serukan Jihad
Kabar pembantaian muslim Rohingya sudah sampai di timur tengah. Panglima Alqaeda di Yaman, Khaled Batarfi menyatakan mengutuk keras kejadian itu.
Bhakan, Khaled Batarfi dengan tegas menyatakan perang terhadap pemerintah Myanmar sebagai sebagai bentuk dukungan untuk etnis Rohingya.
Dalam video yang dirilis al-Malahem, Khlaed Batarfi menyerukan kepada semua Muslim di Bangladesh, India, Indonesia dan Malaysia untuk membantu etnis Rohingya melawan “musuh-musuh Allah”.
Khaled Batarfi juga mendorong cabang Alqaeda di India untuk melancarkan serangan balasan pada militer Myanmar.
“Kerahkan semua untuk melancarkan jihad melawan mereka dan menangkis serangan mereka, dan jangan sampai mengecewakan saudara-saudara kita di Burma (Myanmar),” ujar Khlaed Batarfi seperti dilansir Reuters, Sabtu (2/8).
Seperti diketahui, kelompok minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, kembali dibantai militer setempat. Rumah mereka dibakar, diusir, diperkosa dan tidak sedikit yang dibunuh.
Laporan resmi pemerintah Myanmar menyebutkan 400 orang tewas dan puluhan ribu mengungsi sejak kekerasan pecah di wilayah tersebut pekan lalu. (jpnn)
